Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai menerapkan Program Keluarga Harapan Akses untuk wilayah Papua dan Papua Barat pada tahun ini. Apa bedanya dengan program yang sudah ada biasanya?
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman resmi Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) Akses merupakan PKH yang disalurkan untuk wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T).
Tertinggal, karena relatif tidak berkembang dari aspek administrasi, kemasyarakatan, sumber daya manusia (SDM), dan kepemerintahan. Terpencil, karena sulit diakses, dengan minimnya sarana dan prasarana dasar. Terluar, karena berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan bahwa ada beberapa perbedaan mendasar antara PKH Akses dan PKH biasa. Salah satunya ada pada tahapan pencairan.
“Kalau untuk PKH biasa cair 4 kali dalam setahun, sementara untuk PKH Akses cair 2 kali dalam setahun,” ujarnya, seperti dikutip dalam laman resmi Kementerian Sosial, Senin (19/2/018).
Selain itu, persyaratan untuk menjadi peserta PKH Akses pun lebih ringan karena bisa dikurangi dari ketentuan yang berlaku umum. Jika memungkinkan, sambungnya, untuk daerah tertentu, verifikasi pendidikan dan kesehatan dilakukan dengan soft conditionalities.
“Soft conditionalities dapat berupa kewajiban komunal pada daerah dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang minim,” imbuh Harry.
Terkait dengan program PKH di Kabupaten Asmat, Kementerian Sosial terus meningkatkan target sasaran. Sejak 2017, sudah diberikan bantuan sosial PKH untuk 176 KPM. Pada 2018, perluasan menjadi 391 KPM baru.
Pasalnya, saat ini tengah dilakukan validasi yang menargetkan tambahan 5.000 Keluarga untuk menerima bantuan sosial PKH. Harry mengungkapkan, jumlah ini akan terus bertambah karena akan ada validasi lanjutan dengan target 8.000 KPM.
