Kabar24.com, DENPASAR--Mahasiswa mendesak pemerintah secepatnya menggunakan energi terbarukan untuk pembangkit listrik kendati memerlukan investasi yang cukup besar.
"Secara bertahap pemerintah harus segera membangun pembangkit menggunakan energi terbarukan mengingat potensi di Indonesia sangat besar, seperti pembangkit panas bumi, pembangkit surya, pembangkit air, serta gelombang laut," kata Ketua Badan Eksekutif mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta Andy Setya Utama dalam diskusi energi, seperti dikutip dari rilis, Rabu (14/2/2018).
Menurut Andy pentingnya pemanfaatan energi listrik oleh PLN, 60% bersumber dari batubara, yang dinilai paling efisien, dibandingkan dengan pemanfaatan energi lainnya yang bersumber dari energi baru dan terbarukan seperti energi surya dan tenaga air.
Liven Hopendy, Kepala Biro Kastrat FTSP Trisakti mengemukakan kepedulian mahasiswa terhadap kebutuhan listrik mengingat persoalan energi menyangkut hajat hidup orang banyak. “Itu sebabnya kami mengharapkan agar tarif listrik tetap stabil,” katanya.
Pemerintah mencanangkan program penyediaan listrik 35.000 Megawatt yang direncanakan selesai pada 2025. Tugas lainnya yakni mengoperasikan dan memelihara daerah-daerah pelosok, terpencil dan terdepan dimana seluruh masyarakat dapat menikmati listrik tersebut membutuhkan dana yang sangat besar.
“Langkah tersebut perlu dapat dukungan semua pihak mengingat pentingnya pemerataan listrik di seluruh negeri, yang juga berperan menggerakkan perekonomian nasional,” katanya.
Saat ini Indonesia mengalami problem yang serius dalam masalah kelistrikan, itu tak lain akibat melambungnya harga batubara di mana PLN menggantungkan 60%-nya kepada produk tambang tersebut. Tiap kenaikan harga batubara otomatis akan mendongkrak biaya produksi listrik, dan ujung-ujungnya akan mempengaruhi tarif dasar listrik.
Sebenarnya, PLN bersama pemerintah dan pengusaha batubara pernah mendiskusikan masalah tersebut. Namun sayangnya, belum ada kata sepakat, termasuk soal harga batubara untuk domestic market obligation (DMO) – yang sebenarnya penting untuk menjaga kestabilan harga batubara dalam negeri, yang tentu bisa menekan ongkos produksi PLN.
Sebagai catatan, akibat kenaikan harga batubara di pasar internasional, keuntungan berbagai perusahaan pertambangan batubara di Indonesia meraup keuntungan besar.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia Fuadil Ulum berharap pengelolaan energi primer sebaiknya tidak ditawar lagi, melainkan tetap dikelola oleh negara.
“Tujuannya agar negara memiliki kedaulatan di bidang energi, sehingga hak pengelolaan tersebut tetap dihormati oleh negara lain,” katanya.
