Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah AS kembali mengalami government shutdown setelah Senat AS kekurangan suara untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pendanaan sementara pemerintah.
Berdasarkan informasi dan laporan langsung dari Reuters dan Bloomberg, pemungutan suara yang dilakukan Senat tidak mencapai ketentuan 60 suara untuk menyetujui pendanaan sementara hingga 16 Februari 2018.
Hingga Jumat (19/1/2018) tengah malam waktu setempat, sebanyak 50 senator menyatakan setuju dan 49 senator menyatakan tidak setuju terkait RUU pendanaan sementara yang muncul di tingkat parlemen.
Tanpa beberapa jenis anggaran, Pemerintah AS secara teknis akan kehabisan uang setelah tengah malam. Ini bertepatan dengan peringatan pertama pelantikan Presiden Donald Trump.
Hal ini pada gilirannya membuat sejumlah agen federal di seluruh negeri tidak dapat beroperasi. Ratusan ribu pekerja akan diberi cuti sementara karena tidak dibayar. Hingga berita ini diturunkan, rapat senat masih berlangsung untuk mencari kesepakatan setelah government shutdown sebagian dimulai.
Para pemimpin Senat saling mengeluarkan pendapat dan mulai mencari kesepakatan yang setidaknya dapat melanjutkan pendanaan sementara untuk operasi federal sebelum warga AS terbangun dengan gangguan politik.
Seperti diketahui, ancaman penangguhan pengesahan anggaran – yang berdampak pada government shutdown – sering terjadi di masa kepemimpinan Trump. Kali ini, penangguhan datang dari Partai Demokrat yang menginginkan adanya kelanjutan kebijakan perlindungan dan penerimaan imigran muda. Pasalnya, program yang dikenal sebagai ‘Dreamers’ ini rencananya dihapus Trump.
Government shutdown terakhir terjadi pada 2013.
