Bisnis.com, PADANG—Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Sumatra Barat hanya akan melaju di kisaran 5,1% - 5,5% tahun ini, atau cenderung stagnan, mengingat belum optimalnya pemulihan ekonomi.
Endy Dwi Tjahjono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar menyebutkan ekonomi daerah itu sepanjang tahun ini akan ditopang membaiknya konsumsi rumah tangga, termasuk pelaksanaan pilkada yang meningkatkan konsumsi.
“Cenderung stabil, dan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Perkiraan kami tumbuh di kisaran 5,1% - 5,5%, didorong konsumsi rumah tangga,” katanya, Kamis (18/1/2018).
Menurutnya, konsumsi rumah tangga masih akan menjadi menopang utama pertumbuhan ekonomi Sumbar, termasuk dari sisi investasi dan kinerja ekspor.
Endy menuturkan konsumsi rumah tangga diyakini bakal tumbuh moderat sejalan dengan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia serta perubahan gaya hidup masyarakat dan pola konsumsi dengan makin berkembangnya jasa online.
Selain itu, pilkada serenta 2018 termasuk di wilayah Sumbar dengan empat kota menggelar pilkada, yakni Kota Padang, Padang Panjang, Pariaman dan Sawahlunto diperkirakan akan mengerek perputaran uang di masyarakat.
“Untuk investasi, kami kira masih membaik. Terutama jika pemda mampu memaksimalkan potensi pariwisata dan potensi lainnya,” kata Endy.
Menurutnya, kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan investasi di bidang pariwisata, energi baru terbarukan, infrastruktur, perdagangan, dan industri pengolahan perlu didukung untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi.
Begitu juga dengan kinerja ekspor yang sangat tergantung dengan produk CPO dan karet, yang mengalami kejatuhan dalam beberapa tahun terakhir, perlu dibenahi dengan meningkatkan nilai tambah, sehingga nilai ekspor tidak terganggu.
Dia juga menyarankan pemerintah daerah mendorong semakin terbukanya investasi yang bakal membuka lapangan kerja baru, sekilagus memudahkan regulasi, termasuk soal pengadaan lahan yang selama ini dinilai menjadi penghambat investasi di Sumbar.
Selain itu, juga memaksimalkan sektor pariwisata yang menjadi keunggulan Sumbar, menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
“Kalau investasi bisa digenjot, pariwisata bisa meningkat, inflasi terjaga, dan ekspor bisa ditingkatkan, saya kira pertumbuhannya [ekonomi Sumbar] bisa lebih baik,” katanya.
Meski begitu, Endy mengingatkan potensi pertumbuhan bisa tertahan karena daya beli masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah yang masih terbatas.
Selain itu, juga perubahan regulasi pada sektor-sektor tertentu yang berpotensi menghambat ekspansi usaha, serta regulasi di bidang perpajakan.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar Ramal Saleh mendorong pemerintah daerah memprioritaskan kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah itu.
Menurutnya, sebagian besar pelaku usaha di Sumbar adalah kelas UMKM. Namun masih minim perhatian pemda, baik dari segi pembinaan, permodalan maupun akses pasar.
“Termasuk juga memanfaatkan ekonomi digital. UMKM mesti mendapatkan akses yang luas, sehingga bisa bersaing dengan negara lainnya,” kata Ramal.
Dia menuturkan, Kadin Sumbar tengah menyiapkan e-commerce sebagai skema pemasaran digitan untuk memudahkan produk-produk UMKM Sumbar menjangkau pasar yang lebih luas.
Selain itu, Kadin Sumbar mendorong pemerintah mempermudah proses perizinan di daerah, meningkatkan infrastruktur, termasuk mempercepat pembangunan tol Padang – Pekanbaru yang akan meningkatkan mobilitas barang dan jasa.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan pertumbuhan ekonomi daerah itu ditargetkan mencapai 6,26% tahun ini. Dia meyakini proyeksi itu akan tercapai dengan perluasan lapangan kerja di sektor pertanian, investasi pariwisata dan sektor lainnya.
“Sesuai RAPBD 2018, perkiraannya ekonomi Sumbar bisa tembus 6,26%. Kami optimistis bisa tercapai,” kata Irwan.
