Kabar24.com, JAKARTA--Praktik mahar politik, jika benar ada, dinilai sebagai cermin kegagalan parpol mendidik kader.
Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR Rufinus Hutauruk terkait isu partai politik memberlakukan mahar bagi calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2018.
“Kalau ada partai yang mengusung kadernya dan harus dimahari, maka partai itu gagal di dalam membina kader,” ujar Rufinus, Rabu (17/1/2018).
Dia mengakui pemberian mahar politik tidak lepas dari kultur dan budaya politik yang ada di Indonesia. Karena itu, ujarnya, perlu ada pendidikan politik bagi setiap kalangan agar praktik mahar politik dapat diminimalisir.
Menurutnya, salah satu penyebab munculnya mahar politik dalam setiap pemilu adalah pudarnya ideologi partai politik. Untuk itu parpol berkepentingan mendidik kadernya dengan ideologi partai.
“Perlu berikan pendidikan politik pada siapa pun. Kalau saya sebagai anggota DPR diberi dana reses untuk ke dapil, itu harus clear pertanggungjawabannya, harus jelas dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga
Isu tentang mahar politik mencuat usai pernyataan La Nyalla beberapa hari lalu. Sebagaimana diketahui, mahar politik dilarang berdasarkan UU Pilkada. Partai politik pun dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun selama proses pencalonan Pilkada 2018.
Hanya saja mahar politik biasanya disiasati dengan memberikan sumbangan dana ke partai. Pasalnya, partai juga butuh dana administrasi, biaya operasi serta biaya kampanye.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
