Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia dan Amerika Serikat (AS) memiliki hubungan yang cukup panjang. Kadang hubungannya penuh dengan kehangatan, tetapi tidak jarang pula dipenuhi ketegangan.
Pada era Sukarno, misalnya, AS dan Indonesia cukup tegang. Apalagi, ketika kebijakan pemerintahan Sukarno dianggap condong ke Blok Timur, AS tercatat beberapa kali berupaya mengintervensi stabilitas politik di Indonesia.
Kasus PRRI, Permesta, hingga pecahnya G30S/1965, dalam sejumlah teori sejarah, tidak pernah lepas dari peran AS. Setelah Sukarno tumbang dan diganti Soeharto, hubungan antara AS dan Indonesia berangsur membaik. Membaiknya relasi AS-RI ditandai dengan masuknya investasi asing ke Papua. Freeport Indonesia lahir.
Selama Soeharto berkuasa, relasi antara Indonesia dengan AS cenderung stabil. Liberalisasi ekonomi berjalan dengan cukup signifikan. AS menjadi salah satu pasar utama produk asal Indonesia. Namun demikian, hubungan antara Indonesia dengan AS sempat tegang pada era Megawati.
Berdasarkan catatan Bisnis, (28/9/2022), hubungan antara RI dan AS sempat memanas karena Perang Irak pada tahun 2003 silam. AS adalah salah satu negara yang mendominasi politik global pada waktu itu. Sikap AS sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik di suatu negara. Termasuk Indonesia.
Namun pengalaman selama Orde Baru, membuat dirinya tidak serta merta menggantungkan Indonesia sepenuhnya kepada AS.
Pada masa Megawati ada beberapa peristiwa yang cukup penting mengenai pasang surut hubungan antara Indonesia dan AS. Pertama, Megawati pernah menolak permintaan Presiden AS George Bush untuk mendukung invasi AS ke Irak. Salah satu agenda invasi AS adalah menggulingkan Saddam Husain.
Salah satu bukti penolakan pemerintahan Megawati terhadap invasi Irak terungkap dari pernyataan Wakil Presiden, Hamzah Haz.
Pemerintahan Megawati dan Hamzah Haz pada waktu itu bahkan meminta AS membatalkan rencana serangannya ke Irak kembali disuarakan pemerintah Indonesia. Indonesia tetap menolak serangan itu dan minta penyelesaiannya diserahkan kepada PBB, kata Wakil Presiden Hamzah Haz sebelum mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/3/2003).
Hamzah mengatakan, sikap pemerintah tetap pada apa yang dinyatakan Presiden Megawati saat hadir dalam KTT Non Blok di Malaysia beberapa waktu lalu. Pada saat itu, lanjut dia, Presiden sudah menyatakan bahwa perang itu tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Wapres menambahkan dampaknya juga tidak dirasakan oleh rakyat Irak saja tapi juga oleh seluruh dunia.
Selain Perang Irak, pemerintahan Megawati juga berani melawan AS dengan membeli alutsista non NATO atau Barat. Salah satunya adalah ketika TNI AU mengakuisisi pesawat Shukoi yang notabene buatan Rusia, rival tradisional AS.
Indonesia trauma dengan AS. Apalagi setelah militer di embargo akibat peristiwa pembantaian Santa Cruz di Timor Leste. Hal ini mengakibatkan kemampuan militer Indonesia menurun cukup drastis. Pasalnya, sejak Orde Baru berkuasa, mayoritas alutsista Indonesia buatan negara Barat, embargo membuat sistem persenjataan Indonesia ompong.
Bagaimana dengan SBY?
Ada banyak pendapat mengenai hubungan antara SBY dengan Amerika Serikat. Yang jelas SBY tercatat sering mengunjungi AS bahkan hingga saat ini. SBY adalah kebalikannya Megawati.
Banyak kalangan menyebut SBY sangat Amerika, ini terbukti dari penamaan Partai Demokrat, dan model konvensi yang pernah dilakukan untuk Pilpres 2024 silam.
Kedekatan antara SBY dan Amerika Serikat itu sudah menjadi rahasia umum. Pada tahun 2006 misalnya, SBY bertemu dengan Presiden George Bush. George Bush notabene adalah presiden yang meminta dukungan untuk Perang Irak ke Megawati Soekarnoputri, namun hal itu ditolak.
SBY juga pernah mendapatkan penghargaan World Statesman Award dari organisasi spiritual berbasis di New York Appeal of Conscience Foundation pada Jumat 31 Mei 2013, di Hotel Pierre, New York, Amerika Serikat.
Penghargaan, seperti dikutip dari berbagai sumber, diserahkan langsung oleh Rabbi Arthur Schneier dan disaksikan mantan Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger.
Saat menerima penghargaan itu, SBY mengakui kondisi kerukunan beragama di Indonesia belum ideal. "Kami masih menghadapi sejumlah tantangan; kantung-kantung intoleransi tetap ada, konflik komunal terkadang masih mudah tersulut," katanya prihatin.
SBY juga menjelaskan bahwa sensitivitas keagamaan kadangkala menimbulkan perselisihan ketika ada kelompok masyarakat mengambil tindakan secara sepihak. "Riak radikalisme juga masih tetap ada," katanya.
Karena itulah, SBY menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai di Indonesia. "Ke depan, kami tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok manapun dengan mengatasnamakan agama," katanya.
Terlepas dari kedekatan hubungan antara SBY dengan Amerika Serikat, SBY sejatinya tetap melaksanakan kunjungan ke beberapa negara non Amerika. Dia pernah ke Rusia, China dan sejumlah negara lainnya. Kendati intensi-nya tak sekuat dengan AS.
SBY, kalau mengutip pernyataan politikus NasDem Zulfan Lindan yang tersebar di media sosial maupun media daring, adalah 'Golden Boy' Amerika, meskipun kabar ini langsung dibantah anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. "SBY adalah golden boy Indonesia."
RI-AS di Era Jokowi
Sementara itu, di era Jokowi, Indonesia dan AS cenderung sepi dari konflik. Jokowi mengedepankan diplomasi dan kolaborasi antara kedua negara yang memiliki populasi cukup padat tersebut.
Hal itu tercermin dalam pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin (13/11/2023).
Dalam pertemuan tatap muka antara kedua pemimpin negara tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan agar kemitraan kedua negara dapat berkontribusi terhadap perdamaian global.
“Indonesia berharap agar kemitraan kita dapat berkontribusi terhadap perdamaian dan kemakmuran regional dan juga global,” ucap Presiden Jokowi kepada Presiden Biden.
Jokowi juga mengajak Presiden Biden untuk turut menghentikan konflik dan kekejaman yang terjadi di Gaza. “Hal ini merupakan sebuah hal yang sangat menyakitkan bagi umat manusia,” sambungnya.
Sebelumnya, Kepala Negara mengungkapkan bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu mitra terpenting bagi Indonesia. Oleh sebab itu, kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kemitraan antarkedua negara menjadi Comprehensive Strategic Partnership (CSP).
“Namun yang paling penting adalah kita harus benar-benar mengartikannya karena bagi Indonesia kerja sama ekonomi adalah prioritas, termasuk dalam masalah rantai pasok,” imbuhnya.
Prabowo Pilih Nego Dibanding Retaliasi
Setelah jabatan Jokowi berakhir, ketegangan antara Indonesia dan AS kembali mencuat. Pemicunya adalah kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menerapkan tarif tinggi kepada produk asal Indonesia.
Namun demikian, alih-alih melakukan retaliasi, pengganti Jokowi, Prabowo Subianto lebih memilih negosiasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Kepala Negara meyakini langkah diplomatik yang matang dan penuh kehati-hatian menjadi cara yang tepat untuk menghadapi kebijakan tarif yang diberlakukan oleh pemerintah AS.
Hal ini disampaikannya di depan jajaran investor, ekonom, hingga pelaku usaha lintas sektor di Ruang Assembly Hall, Lantai 9. Menara Mandiri Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman No. 54-55, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).
“Indonesia memilih jalur negosiasi karena Amerika Serikat merupakan mitra strategis dan revitalisasi perjanjian kerja sama. Kita akan meningkatkan produk dari Amerika,” ujarnya dalam forum itu.
Sebelumnya, Airlangga menyatakan bahwa Presiden Prabowo sendiri yang akan menyampaikan sikap resmi pemerintah terkait kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Trump salah satunya ke Indonesia sebesar 32%.
“Yang akan menyampaikan bapak Presiden langsung. Bicara mengenai respons terhadap perekonomian termasuk tarif," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/4/2025).
Sekadar informasi, pemerintah Indonesia memiliki tenggat hingga 9 April untuk menyampaikan respons resmi atas pemberlakuan tarif impor oleh pemerintah AS tersebut.
AS sendiri akan mulai menerapkan tarif impor minimum sebesar 10% untuk seluruh negara, serta tarif lebih tinggi terhadap negara-negara yang dianggap menghambat akses perdagangan AS.
Nantinya, tiga menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan terbang ke Amerika Serikat untuk menegosiasikan kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.
Tiga menteri tersebut yaitu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan dengan AS dalam lima tahun terakhir dengan fluktuasi yang terus meningkat apabila melihat dari nilai surplus perdagangan setiap tahunnya.
Pada 2019 surplus neraca perdagangan dengan AS mencapai US$8,5 miliar yang bertumbuh pada 2020 menjadi US$10,04 miliar. Kemudian, pada 2021 mencapai US$14,52 miliar dan meningkat pada 2022 mencapai US$16,56 miliar. Lalu, pada 2023 mencapai US$11,97 miliar dan pada 2024 tembus di angka US$16,84 miliar.
