Pengembangan Destinasi Wisata Baru Libatkan Swasta

Pemerintah berencana melibatkan swasta untuk mengembangkan 10 destinasi wisata baru senilai US$200 miliar atau Rp270 miliar. Sehingga diharapkan pada tahun 2019 bisa masuk dalam 30 besar indeks pariwisata international dan menjadi penyumbang devisa terbesar.
Deandra Syarizka | 14 Desember 2017 19:49 WIB
Sejumlah penari membawakan tarian Tortor saat menyambut kedatangan pertama penumpang dari Singapura setibanya di Bandara Internasional Silangit, Tapanuli, Sumatera Utara, Sabtu (28/10). Bandara dibawah pengelolaan PT. Angkasa Pura II dengan terminal baru yang mampu menampung lima ratus ribu penumpang pertahunnya resmi melayani rute luar negeri yang nantinya diharapkan mampu mendatangkan wisatawan mancanegara untuuk berkunjung ke Danau Toba satu dari sepuluh destinasi wisata prioritas - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah berencana melibatkan swasta untuk mengembangkan 10 destinasi wisata baru senilai US$200 miliar  atau Rp270 miliar, sehingga diharapkan pada  2019 bisa masuk dalam 30 besar indeks pariwisata international dan menjadi penyumbang devisa terbesar.

“Indeks pariwisata Indonesia terus melompat dari urutan 70 pada 2013 naik menjadi 50 pada 2015 dan sekarang ini diperingkat 42. Kami berharap pada 2019  masuk 30 besar,” kata Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, Kementerian Pariwisata Indonesia, Hiramsyah S. Thaib saat menjadi panelis dalam National Infrastructure Conference di Jakarta, Kamis (14/12).

Hiramsyah mengungkapkan 10 destinasi wisata baru yang sedang dikembangkan yakni, Danau Toba, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tenggger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi dan Morotai.

Menurutnya, untuk mengembangkan sektor wisata itu membutuhkan kerja yang sangat keras dan berbagai inovasi. Di Mandalika misalnya, berkat inovasi dalam regulasi isu pertanahan yang bermasalah selama puluhan tahun bisa terselesaikan selama tiga bulan.

Selain itu, diharapkan juga ada inovasi dalam pembiayaan yakni menggunakan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) karena tidak semua kebutuhan anggaran Rp270 triliun itu bisa dibiayai oleh APBD.

“Dari sinilah kami melihat peran penting PT PII, karena tanpa tandatangan PT PII swasta tidak bisa masuk untuk berinvestasi,” kata Hiramsyah.

Hiramsyah menegaskan pengembangan 10 destinasi wisata baru menjadi sangat penting karena industri wisata sangat rentan. Bencana Erupsi Gunung Agung di Bali misalnya yang membuat jumlah kunjungan menurun. Karena itulah, dibutuhkan alternatif destinasi wisata untuk menjaga jumlah wisatawan tetap tinggi.

Namun, yang menjadi kendala saat ini ialah akses. Tidak semua tempat wisata memiliki akses yang baik seperti di Bali. Karena itulah, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur unutk membuka akses.

“Presiden Joko Widodo menargetkan pada 2018  sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar. Karena itulah investasi swasta menjadi sangat mendesak untuk mengembangkan 10 destinasi wisata baru itu,” tutupnya.

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Armand Hermawan mengatakan sebagai satu-satunya Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) pelaksana single window policy penyediaan penjaminan pemerintah, siap membantu kementerian pariwisata untuk mengembangkan 10 destinasi wisata baru.

“Dalam setiap proyek infrastuktur yang melibatkan swasta, maka PT PII akan berperan melakukan asistensi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan terutama terkait dengan risiko,” katanya.

Tag : pariwisata
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top