Kabar24.com, JAKARTA - Meski terpental untuk menjadi pengganti Setya Novanto untuk memimpin parlemen, Aziz Syamsuddin dinilai masih berpeluang menduduki kursi ketua DPR RI.
Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham.
"Penolakan Aziz Syamsuddin menjadi Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto pada rapat paripurna DPR RI, Senin kemarin, bukan berarti Aziz tidak memiliki peluang lagi," kata Idrus Marham, usai pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Kosgoro 1957 di Jakarta, Selasa (12/12/2017).
Mukernas Kosgoro 1957 dibuka oleh Wakil Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Airlangga Hartarto dan dihadiri antara lain, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar BJ Habibie, Idrus Marham, Wakil Ketua Umum PPK KOsgoro 1957 Zainuddin Amali dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.
Menurut Idrus Marham, tertundanya Aziz Syamsuddin menjadi Ketua DPR RI karena adanya dinamika di internal Partai Golkar yang menguat di DPR RI.
"Berkembang usulan di internal Partai Golkar agar diselenggarakan Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) terlebih dahulu," katanya.
Baca Juga
Idrus menambahkan, semua kader Partai Golkar yang memenuhi persyaratan memiliki peluang yang sama untuk menduduki suatu jabatan.
Masalah di Partai Golkar, kata dia, terlalu banyak kader yang memenuhi persyaratan, sementara jabatannya hanya satu sehingga terjadi rebutan.
Menurut Idrus, penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR RI adalah perintah dari Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
"Dalam suratnya Novanto menyatakan mengundurkan diri dan menunjuk Aziz Syamsuddin untuk menggantikannya sebagai Ketua DPR RI," katanya.
Sebagai Plt Ketua Umum, Idrus menyatakan dirinya membicarakan penunjukan tersebut dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakri serta para koordinator bidang di Partai Gokar.
Sebagai Plt Ketua Umum dan Sekjen, Idrus menyatakan dirinya memproses penunjukan tersebut, tapi di internal partai sangat kuat usulan untuk diselenggarakannya Munaslub sehingga terjadi dinamika.
"Karena Aziz batal disetujui menjadi Ketua DPR RI, maka proses selanjutnya mengikuti mekanisme dan aturan di Partai Golkar," katanya.
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
