Kabar24.com, JAKARTA – Rapat Pleno DPP Partai Golkar yang akan kembali digelar pada pekan depan diharapkan bisa mengubah keputusan yang sudah diambil dalam rapat pada Selasa (21/11/2017). Pasalnya, keputusan awal pekan ini dinilai tidak memenuhi harapan.
Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mengatakan publik dan warga Partai Golkar sebenarnya menunggu agar rapat pleno awal pekan ini sudah membicarakan tenteng persiapan musyawarah nasional luar biasa dan perubahan di internal.
Perubahan itu, sambungnya, harus dimulai dengan pergantian ketua umum. Pihaknya menyayangkan keputusan pada rapat itu diambil berdasarkan ‘surat wasiat’ berkop DPP Golkar yang diteken Novanto. Dalam mekanisme organisasi publik (bukan perusahaan), hal ini tidak lazim.
“Betapa terhinanya bangsa ini karena dua institusi besar, DPR – sebagai institusi negara – dan Golkar – sebagai institusi publik – dikendalikan dalam jeruji dan diikuti maunya,” katanya dalam sebuah diskusi publik, Sabtu (25/11/2017).
Walaupun menghormati keputusan dalam rapat pleno, pihaknya tetap berharap akan ada perubahan dalam rapat pleno selanjutnya. Apalagi, ada desakan yang cukup kuat dari masyarakat maupun anggota partai, termasuk DPD Provinsi untuk berubah.
“Saya berharap, DPP betul-betul serius meresponsnya dengan mengakomodir tuntutan mayoritas untuk mengganti Setnov. Dengan seperti itu, mudah-mudahan Golkar memiliki cukup modal untuk memperbaiki citra, walaupun waktunya sangat singkat,” imbuh Doli.
Sarmuji Wakil Sekjen Golkar mengatakan perubahan keputusan bisa saja terjadi. Secara regulasi, jika rapat yang memiliki tingkat sama menghendaki perubahan, hal ini bisa dilakukan secara sah.
"Ya minimal di keputusan setingkat. Kalau dipikirkan diubah dan pleno menyepakati, nanti akan dibahas lebih lanjut. Secara aturannya begitu,” kata Sarmuji.
Dalam catatan Bisnis, dalam rapat pleno tersebut, Partai Golkar memastikan tidak akan mengutak-atik posisi Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat karena ada proses praperadilan.
Selain itu, ada penunjukan Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Golkar. Dia mengemban posisi itu hingga keluarnya putusan praperadilan atas Novanto.
Sarmuji berujar kesepakatan yang diambil dalam pleno tersebut merupakan langkah maksimal. Pihaknya mengakui memang kesepakatan itu tidak akan melegakan semua pihak. Namun, keputusan itu setidaknya sudah bisa menjadi jalan tengah.
