Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan dalam 6 bulan terakhir partainya mengalami penurunan elektabilitas secara tajam di tingkat nasional maupun DPD Tingkat I.
Dia menyebut, elektabilitas Partai Golkar di Jawa Barat sempat berada pada persentase 18%. Akan tetapi, dua bulan terakhir turun 6% menjadi 12%. “Ada dua hal [penyebabnya], faktor gonjang-ganjing [kasus korupsi] E-KTP di Jakarta, dan rekomendasi yang tidak tepat di Pilgub Jawa Barat,” ujarnya, di kantor DPP Partai Golkar, Senin (20/11/2017).
Kendati demikian, kata dia, faktor yang pertama lebih penting. Menurutnya, hal itu bisa dilihat apa yang terjadi di masyarakat, perkembangan di media sosial, dan wacana yang beredar di publik.
Oleh karenanya, Partai Golkar di pusat menurutnya harus segera mengaambil langkah-langkah strategis agar segera keluar dari kemelut yang akan menggerus wibawa dan elektabilitas partai.
Partai Golkar di Jawa Barat berharap pasca ditahannya Ketua Umum Setya Novanto oleh KPK bisa memiliki pemimpin pengganti yang punya integritas, menghormati proses demokratisasi dalam tubuh partai, serta bisa senantiasa dekat dengan masyarakat.
“Karena basisnya Partai Golkar adalah pedesaan sampai saat ini. Partai Golkar tak boleh melupakan akar sebagai basis utama selama ini,” tuturnya.
Oleh karena itu, pasca penahanan Setya Novanto dia berharap Partai Golkar di pusat melakukan pembenahan yang menyeluruh.
Mekanismenya, kata dia, diserahkan ke DPP mulai dari proses rapat pleno, rapat pimpinan nasional hingga musyawarah nasional luar biasa.
“Ketiga-tiganya merupakan instrumen yang bisa dilakukan untuk perubahan tinggal mana yang paling efektif. Golkar pandai melakukan perubahan, memiliki pengalaman, saya yakin DPD I, DPD II bisa keluar dr kemelut ini dan segera tampil dengan wajah baru dan semangat baru dan menang di 2019,” tuturnya.
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
