Kabar24.com, JAKARTA—Indeks demokrasi Indonesia sejak tiga tahun terakhir menurun dan diperkirakan kembali anjlok pada 2017. Hal itu dikatakan Ketua Bidang Politik DPP PKS Pipin Sopian.
Ia menilai pemerintahan Joko Widodo seakan-akan menginginkan stabilitas ekonomi untuk mendukung pembangunan akan tetapi di sisi lain menunjukkan sikap represif pada golongan yang dianggap tak sejalan.
“Kami sebagai oposisi selalu mendukung kebijakan yang prorakyat. Pembangunan infrastruktur dilakukan di mana-mana tapi jangan sampai fokusnya mengabaikan isu hak sipil. Aspek demokrasi harus dijaga dengan baik,” katanya, Kamis (2/11/2017).
Dia menyebut ada tiga aspek yang menjadi fondasi dari demokrasi yaitu kebebasan sipil, hak politik sipil, dan lembaga demokrasi yang sehat. Menurutnya tiga hal tersebut berkaitan.
Di sisi lain, dia mencontohkan, ada kebebasan yang saat ini dikekang dengan Perppu Ormas yang sudah diundang-undangkan. Hal itu menurutnya merusak kebebasan dan hak politik sipil.
Di sisi lain, beberapa partai politik sebagai lembaga demokrasi mendapat intervensi pemerintah sehingga tidak independen.
Baca Juga
“Kami melihat tiga aspek itu terganggu dan kalau ini berlanjut indeks demokasi akan kembali turun. Pada 2014 sebesar 73 %, setahun kemudian yaitu pada 2015 menjadi 72%, dan 2016 hanya 70%. Saya melihat 2017 akan penurunan lagi,” ujarnya.
Menurutnya dalam sebuah teori politik. jika terus menurun akan terjadi demokrasi yang hanya menjadi wacana dan jargon.
Pihaknya memperingatkan hal-hal tersebut bisa berpengaruh negatif pada kontestasi pemilu Presiden 2019.
Dia meyakini, secara kinerja tingkat kepuasan masyarakat sangat tinggi terhadap pemerintah. Namun, masalah demokrasi tersebut bisa menurunkan elektabilitas calon petahana.
“Seperti pada pilkada DKI Jakarta, tingkat kepuasan kepada Basuki Tjahaja Purnama itu tinggi tapi elektabilitasnya terus menurun. Tidak semua orang memilih karena kepuasaan, ada faktor kenyamanan, kepercayaan dan aspek identitas dan kepercayaan sangat penting,” ujarnya.
