Kabar24.com, SURABAYA – Pemimpin daerah di Provinsi Jawa Timur kembali menjadi sorotan. Dalam beberapa bulan terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sejumlah bupati dari provinsi ujung timur Pulau Jawa tersebut.
Yang teranyar adalah ditangkapnya Bupati Nganjuk Taufiqurrahman melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. KPK mengamankan Taufiqurrahman beserta uang sebesar Rp298 juta yang diduga terkait jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk.
Sesaat setelah mendengar kabar tersebut, Gubernur Jatim Soekarwo mengaku langsung menghubungi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk meminta maaf.
Menurutnya, Pemprov telah berulangkali menegaskan aparat daerah untuk memilik integritas dalam menjalankan tugas.
“Tadi malam saya telpon langsung Pak Mendagri, saya mohon maaf untuk ada [OTT kepala daerah] seperti itu. Padahal di Jatim kami terus membangun sistem pelayanan pabrik dan governance. Yang seperti itu seharusnya tidak ada did alam sistem,” ujar Pakde Karwo di Surabaya, Kamis (26/10).
Menurut Pakde Karwo, integritas seorang kepala daerah memang tidak dapat diulur atau diatur seperti mesin, namun harus dimiliki oleh pelayan publik. Dia berjanji untuk terus memperbaiki implementasi sistem kepemerintahan yang baik di Jawa Timur.
Baca Juga
“Itu moral dan integritas. Kita tidak masuk pada urusan itu selain melalui pakta integritas.dengan demokrasi seperti ini, etika dan moral tidak selalu bisa dikontrol. Itu ranahnya sangat personal,” terang Pakde Karwo.
Sebelum Taufiqurrahman, KPK juga telah menciduk sejumlah pemimpin daerah di Jatim yaitu Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Saat mengumpulkan kepala daerah pekan lalu, Presiden Joko Widodo bahkan mengingatkan untuk tidak memberi ruang pada celah korupsi.
