Bisnis.com, JAKARTA - Komisaris PT Lembaga Study dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) Indonesia Fachry Ali menjabarkan berbagai tantangan strategi pembangunan Presiden Jokowi di sela-sela peluncuran buku Jokowinomics: Sebuah Paradigma Kerja.
Buku yang diluncurkan oleh Gagas Bisnis dari Bisnis Indonesia Group itu mendefinisikan berbagai tantangan ekonomi direspons oleh Presiden Jokowi dengan berabagai kebijakan strategis.
“Jokowi melihat tantangan itu terletak pada fakta negara hanyalah salah satu entitas atau aktor dalam struktur mekanisme pasar. Di dalam struktur itu, bukan saja terdapat aneka aktor, tetapi juga otonom,” ujar Fachry di sela-sela peluncuran buku tersebut di Wisma Bisnis Indonesia pada Rabu (25/10/2017).
Menurutnya, pembahasan mengenai mesin pembangunan di buku tersebut mencerminkan definisi Jokowi atas tantangan dan responsnya. Usahanya melakukan deregulasi yang terefleksi dalam paket-paket ekonomi pmemperlihatkan kesadaran penuh Jokowi atas kekuatan aktor-aktor dalam struktur pasar itu.
“Tantangan lainnya adalah kesenjangan akses dan distribusi kesempatan. Wujud tantangan ini tentu bersegi banyak. Akan tetapi, menurut saya, intinya adalah inflasi. Secara langsung atau tidak, inflasi melambbangkan akutnya fenomena kesenjangan di Indoensia,” lanjut Fachry.
Dengan inflasi yang merajalela dan berlangsung dalam waktu menahun, kelompok-kelompok masyarakat lemah ekonomi secara struktural telah terampas hak-haknya terhadap akses kemakmuran dan kesempatan masuk ke dalam arus mobilitas vertikal.
Baca Juga
“Saya kira inilah tantangan-tantangan yang didefinisikan Jokowi, maka buku ini sangat tepat membahas secara khusus tentang pembangunan infrastruktur dan tol laut di dalamnya. Secara jargon, keduanya dirumuskan sebagai ‘membangun dari pinggiran,' tuturnya.
Tapi, lanjut Fachry, secara konseptual keduanya adalah big bang untuk menghancurkan hambatan-hambatan fiskal dan geografis yang menjadi kendala utama masyarakat miskin dan terisolasi dalam mengatasi masalah kesenjangan.
Dengan membangun infrastruktur dan tol laut secara masif, negara hadir di wilayah-wilayah yang selama ini tak terjangkau barang dan jasa. “Ini secara teoritis melahirkan efek berganda.”
Secara umum, Fachry menilai Jokowinomics jauh lebih kompleks dibanding dengan pola pembangunan pada era Orde Baru. Secara politik, Jokowi justru harus mampu menolong diri sendiri sambil memimpin jalannya pembangunan ekonomi.
Sebab, disamping tak mempunyai partai sendiri, Jokowi tidak bisa mengendalikan militer secara total. Kedua syarat ini hanya dimiliki rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dan merupakan fondasi kuat bagi penciptaan kestabilan politik.
Dalam posisi inilah, menurut Fachry, negara pada masa Orde Baru justru mampu mengontrol distribusi investasi modal aktor-aktor global sekalipun.
“Maka, Jokowinomics harus diartikulasikan dalam struktur kekuasaan yang sangat terpencar-pencar, baik dalam konteks politik maupun ekonomi.”
Dalam situasi kompleks semacam itu, kata Fachry, perkembangan positif ekonomi Indonesia sebagai hasil penerapan tiga tahun Jokowinomics harus diapresiasi.
“Efek tindakan big bang dalam ekonomi pembangunan infrastruktur, pengembangan tol laut, dan paket-paket ekonomi pembangunan infrastruktur pengembangan tol laut dan paket-paket ekonomi mulai terasa dewasa ini. Dan, sekali lagi, secara teoritis akan terlihat lebih nyata dalam dua tahun mendatang,” tegasnya.
