Bisnis.com, JAKARTA – Pembenahan dan perluasan program kredit murah untuk rakyat diklaim sebagai bagian dari wujud keberpihakan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan.
Berdasarkan informasi yang tercantum dalam dokumen ‘Capaian 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla’ dari Kantor Staf Presiden, program kredit yang murah untuk rakyat ditujukan untuk menggerakkan perekonomian di tingkat mikro.
“Sekaligus membebaskan warga dari jeratan utang yang mencekik. Nilai pinjamannya diperbesar supaya dapat melajukan kegiatan ekonomi di tingkat bawah,” tulis pemerintah dalam dokumen tersebut, seperti dikutip pada Jumat (20/10/2017).
Untuk tahun ini, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga 31 Juli 2017 mencapai Rp52,2 triliun, atau 47,4% dari target penyaluran Rp110 triliun. Dari total pengucuran ini, sekitar 71% merupakan KUR Mikro. Sisanya, penyaluran untuk KUR Ritel sebesar 28% dan KUR RKI sebesar 0,3%.
Selain KUR, pemerintah juga membentuk bank wakaf. Melalui bank wakaf, pemerintah mengakui dana wakaf umat sekaligus mengatur tata kelolanya – terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
Keberadaan bank wakaf akan memberikan kemudahan bagi para Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan. Keberadaannya juga mendorong perekonomian melalui pendampingan terhadap para pelaku UMKM.
Dalam tahap pertama pembentukan, terdapat 20 ormas islam sebagai pemegang saham serta 3 ormas (Baznas, Badan Wakaf Indonesia, dan Badan Pengelola Keuangan Haji) sebagai pemegang saham pengendali.
“OJK membantu untuk pembentukan bank wakaf ventura dari sisi legalitas,” imbuh pemerintah.
