REFERENDUM KURDI : Irak Hentikan Penjualan Dolar

Kabar24.com, BAGHDAD -  Irak berupaya keras menghalangi upaya Kurdi untuk menyatakan diri sebagai negara merdeka.

Irak menghentikan penjualan dolar kepada bank-bank terkemuka di wilayah Kurdistan dan melarang pengiriman mata uang asing ke daerah swatantra itu pada Selasa, meningkatkan balasan terhadap referendum kemerdekaan Kurdi.

Sanksi keuangan tersebut diterapkan menyusul larangan penerbangan internasional langsung ke wilayah tersebut yang mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat pada Jumat.

Bank sentral Irak menginformasikan kepada pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) akan berhenti menjual dolar ke empat bank utama Kurdi dan menghentikan semua pengiriman mata uang asing ke wilayah itu, kata sumber perbankan dan pemerintah.

Sejumlah bisnis yang membutuhkan mata uang asing dan pekerja asing di Kurdistan, yang pembayaran dan pengirimannya menggunakan dolar, akan menjadi pihak paling terpengaruh oleh kebijakan baru tersebut.

Pelaku bisnis dan warga asing juga mendapat dampak langsung dari kebijakan larangan penerbangan internasional ke bandar udara Erbil dan Sulaimaniya.

Keadaan Ini memaksa mereka melakukan perjalanan melalui bandar udara di Baghdad dan Irak selatan, meningkatkan beban biaya dan menambah penundaan.

"Kebijakan untuk mengakhiri jual beli dolar membuat bank-bank utama Kurdi berada di bawah kendali bank sentral," kata seorang pejabat Irak.

Namun seorang pejabat Kurdi di ibu kota KRG, Erbil, mengatakan bahwa bank-bank di wilayah itu sudah memberikan laporan kepada bank sentral di Baghdad, dan bandar udara di wilayah Kurdi telah memberikan laporan kepada Otoritas Penerbangan Sipil Irak.

Parlemen Irak pada Selasa mengatakan telah memutuskan pemberian sanksi keuangan yang akan "melindungi kepentingan" warga Kurdi dan menyasar para pimpinan Kurdi.

Pemerintah Irak menolak tawaran dari pemerintah Kurdi untuk membahas perundingan kemerdekaan. Mereka menuntut pemerintah Kurdi agar membatalkan hasil referendum 25 September jika tidak ingin menghadapi sanksi lanjutan, pengucilan internasional dan kemungkinan campur tangan militer.

Pemerintahan AS memperkuat kerjasamanya dengan pasukan Kurdi Irak dalam perang melawan kelompok IS, namun berada di sisi Baghdad dalam krisis dan menolak mengakui hasil referendum tersebut.

Negara kuat tetangga Irak, Iran dan Turki turut mendukung Baghdad, mereka khawatir hasil referendum Kurdi di Irak akan membangkitkan semangat pemberontakan warga Kurdi di wilayah mereka.