Kabar24.com, DENPASAR—Saat ini Bali baru memiliki sekitar 6.000 pekerja di bidang jasa konstruksi yang telah bersertifikat, padahal diperlukan lebih dari 30.000 pekerja bersertifikasi untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah.
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Bali Ida Bagus Nyoman Sudewa mengatakan Bali masih memerlukan banyak sumber daya manusia bidang jasa konstruksi yang berkualitas melalui proses sertifikasi.
“Angka tersebut belum termasuk proyek swasta yang juga memerlukan kualifikasi tenaga kerja terampil mulai dari tukang, mandor dan pelaksana lainnya,” katanya kepada Bisnis.com, Rabu (13/9/2017).
Menurut Sudewa saat ini pihaknya terus melakukan kegiatan sertifikasi melalui berbagai upaya sosialisasi ke sejumlah pemangku kepentingan terkait jasa konstruksi.
Standardisasi pekerja terampil melalui sertifikasi ini sangat penting karena seluruh aktivitas konstruksi perlu memenuhi kaidah teknik, tata kelola, dan tata laksana yang baik.
“Selain itu, agar tenaga kerja kita memiliki daya saing dan orientasi pasar yang jelas,” ujarnya.
Baca Juga
Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disebutkan setiap pekerjaan konstruksi harus dikerjakan oleh tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Secara nasional hingga 2019 ditargetkan 750.000 tenaga kerja bersertifikat.
Sudewa menambahkan dengan dukungan tenaga kerja terampil bersertifikat konsulan maupun kontraktor berskala kecil, menengah, dan besar bisa sama-sama bersaing mengikuti tender proyek yang ditawarkan pemerintah maupun swasta.
Bali sebagai salah satu daerah tujuan investasi bakal menjadi pasar konstruksi yang kian menarik, kendati dalam hal ketenagakerjaan bersertifikat masih didominasi proyek-proyek pemerintah.
