Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PBB Perintahkan Myanmar Lindungi Warga Sipil

Tekanan terhadap Myanmar untuk mengakhiri aksi kekerasan yang menyebabkan lebih dari 300.000 muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh memuncak setelah PBB meminta agar rakyat sipil dilindungi.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 12 September 2017  |  15:19 WIB
PBB Perintahkan Myanmar Lindungi Warga Sipil
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. - Reuters
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA - Tekanan terhadap Myanmar untuk mengakhiri aksi kekerasan yang menyebabkan lebih dari 300.000 muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh memuncak setelah PBB meminta agar rakyat sipil dilindungi.

Pada saat yang sama, Bangladesh juga meminta bantuan internasional untuk menangani krisis kemanusiaan akibat kebanjiran pengungsi. Pemerintah Myanmar yang penduduknya beragama Budha menyatakan, bahwa militer berhadapan dengan para teroris yang melakukan serangan.

Militer Myanmar berdalih melakukan serangan balik pada 25 Agustus untuk melindungi rakyat sipil, meski banyak kalangan menilai tindakan itu sangat berlebihan.

Seorang pejabat tinggi HAM PBB menyatakan, bahwa Myanmar telah melakukan pembersihan etnis melalui serangan militer yang dahsyat atas kelompok muslim Rohingya.

PBB  menyatakan pengusiran etnis Rohingya menunjukkan pemerintah dan militer Myanmar tidak melindungi warga sipil.

Sementara itu, Amerika Serikat terus mendukung transisi pemerintahan Myanmar yang didominasi oleh militer ke pemerintahan sipil. Dalam beberapa dekade terakhir militer mendominasi pemerintahan meski akhirnya pemerintahan dikuasai oleh Partai NLD pimpinan peraih hadiah Nobel perdamaian Aung San Suu Kyi.

“Kami meminta militer Myanmar menghormati hukum, menghentikan tindak kekerasan dan menyetop tindakan pengusiran terhadap semua etnis yang bermukim di negara itu,” menurut pernyataan dari Gedung Putih sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (12/9/2017).

Pemerintah Myanmar menganggap sekitar satu juta etnis Rohingya sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh. Akibatnya, pemerintah negara itu  tidak mengeluarkan status kewarganegaraan mereka. Padahal, etnis Rohingya telah mendiami wilayah itu sejak beberapa generasi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

rohingya
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top