Kabar24.com, JAKARTA--Peran Indonesia dinilai bisa menjadi salah satu pilar dalam penyelesaian krisis kemanusian yang melibatkan suku Rohingya di Rakhine state, Myanmar. Pasalnya, ASEAN belum mampu menyediakan resolusi untuk krisis ini.
Ahli Politik Internasional asal Universitas Diponegoro Mohamad Rosyidin mengemukakan instruksi Presiden Joko Widodo yang mengirim Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi untuk berkomunikasi secara intensif dengan otoritas setempat terkait krisis yang kian memanas tersebut merupakan langkah maju.
Menurut penulis buku Sanksi Ekonomi: Tinjauan Politik Dan Diplomasi Internasional dan Power of ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional ini, Indonesia memang harus berperan sebagai stabilisator dalam konflik-konflik di kawasan Asia Tenggara yang membetot perhatian publik internasional.
"Sebagai aktor regional yang memiliki reputasi, langkah Presiden yang sangat responsif untuk menginisiasi diplomasi kemanusiaan secara g-to-g sudah tepat, sekaligus menunjukkan komitmen sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar," katanya, Senin (4/9/2017).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akhirnya menyampaikan pernyataan keras konflik tersebut. Kepala Negara menegaskan perlu sebuah aksi nyata tidak hanya kecaman-kecaman dan pemerintah berkomitmen terus membantu mengatasi krisis kemanusiaan dan bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan masyarakat internasional.
Presiden menuturkan telah menugaskan Menteri Luar negeri untuk menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk dengan Sekjen PBB Antonio Guterres dan Koffie Annan yang mewakili Komisi Penasihat Khusus untuk Rohingya State.
Baca Juga
Jokowi juga menyampaikan, Pemerintah Indonesia telah mengirim bantuan makanan dan obat-obat pada Januari dan Februari sebanyak 10 kontainer serta membangun sekolah di Rakhine state dan membangun rumah sakit yang akan dimulai bulan Oktober tahun ini, sebagai penanganan kemanusiaan akibat konflik tersebut.
Indonesia, lanjutnya, juga telah menampung pengungsi dan memberikan bantuan yang terbaik.
Presiden menekankan dirinya juga telah menugaskan Menlu untuk terbang ke Dhaka, Bangladesh, untuk menyiapkan bantuan kemanusiaan yang diperlukan pengungsi yang berada di Bangladesh.
Terkait peran ASEAN, Rosyidin menyebutkan berada dalam dilema antara persoalan Hak Asasi Manusia dan norma penghormatan atas kedaulatan.
Sehingga, lanjutnya, organisasi tersebut tidak bisa terlalu diharapkan dalam penyelesaian krisis Rohingya.
"Ada norma nonintervensi yang telah menjadi kultur ASEAN dan ASEAN bukan organisasi supranasional yang bisa memberi sanksi kepada anggotanya," jelasnya.
