Bisnis.com, JAKARTA - Tindak kekerasan terhadap warga sipil Rohingya yang meningkat sejak 25 Agustus 2017 mengundang sejumlah pihak mengirimkan sikap keprihatinannya, mulai dari Presiden Ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Muhaimin Iskandar hingga YLBHI pada Sabtu (2/9/2017).
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada Penasehat Pemerintah Myanmar, Aung San Suu Kyi, segera bertindak mengatasi krisis Rohingnya.
"Rohingnya ini masalah yang sangat serius, kita berharap sebagai sahabat Myanmar, Myanmar sungguh serius untuk mengelola permasalahan ini," ujar SBY usai menjadi pembicara kunci Seminar Demokrasi di Asia Tenggara: Capaian, Tantangan dan Prospek di Kuala Lumpur, Sabtu (2/9/2017), yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional HAM Malaysia (SUHAKAM).
Kalau salah pengelolaan, ujar dia, katakanlah dibiarkan pembunuhan yang secara sistematis sedang terjadi seperti sekarang ini dengan apapun alasanya bisa menjurus ke pelanggaran HAM berat, "etnis cleansing" atau "genoside".
"Dan itu berat sekali karena kita tunduk pada HAM, tidak tunduk pada piagam ASEAN, padahal semua anggota harus menghormati demokrasi, HAM dan 'rule of law' sehingga tidak bisa lepas dari itu semua," katanya.
SBY menegaskan dirinya mengikuti perkembangan di Myanmar dan masalah etnis Rohingya memang sudah melebihi kepatutannya. "Kita masih berharap Myanmar dengan Aun San Suu Kyi bisa melakukan sesuatu. Ini sudah menjadi perhatian dunia. Bukan hanya negara Islam, bukan hanya Indonesia dan Malaysia tetapi ASEAN dan dunia," katanya.
Menurutnya, ASEAN juga harus melakukan sesuatu dan tidak boleh mengatakan ini hanya urusan dalam negeri Nyanmar.
SBY mengatakan Presiden Jokowi dan Menlu Retno Marsudi sudah memberikan pernyataan bagus tetapi harus lebih dari pernyataan.
Kecaman YLBHI
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam tindak kekerasan terhadap warga sipil Rohingya yang meningkat sejak 25 Agustus 2017, dan mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan persekusi tersebut.
"Pemerintah Myanmar memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 60/1," kata Ketua YLBHI Asfinawati dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.
YLBHI, kata Asfinawati, memahami bahwa kekerasan bersenjata terhadap Rohingya dipicu oleh serangan kelompok bersenjata di negara bagian Rakhine terhadap 12 pos perbatasan yang menewaskan 12 petugas keamanan.
"Yang sangat kami kecam adalah serangan balik yang dilakukan tanpa membedakan antara kelompok bersenjata dan warga sipil yang tidak ikut ambil bagian dalam pertempuran," kata dia.
Ia mengatakan persekusi, diskriminasi, dan perlakuan terhadap minoritas Rohingya telah mencapai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut tim pencari fakta PBB yang dipimpin oleh Koffi Annan.
Muhaimin Iskandar
Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar melayangkan surat terbuka kepada peraih Nobel perdamaian asal Myanmar, Aung San Suu Kyi, terkait dengan penderitaan yang dialami etnis Rohingya di negara tersebut.
Muhaimin Iskandar dalam rilis, di Jakarta, Sabtu, mengemukakan rasa "greget" melihat perilaku pemerintah Myanmar terhadap Rohingya.
"Bukankah Anda sendiri telah belasan tahun mengalaminya? Madam Suu Kyi, 18.000 warga Rohingya telah mengungsi ke Bangladesh dalam waktu kurang dari 24 jam. Umumnya mereka adalah perempuan, anak-anak dan orang tua. Anda mungkin bisa menutup mata dan memalingkan wajah dari kabar ini," tutur Muhaimin Iskandar dalam surat terbuka itu.
Ketum PKB mengutarakan rasa herannya mengapa sebagai pejuang demokrasi selama bertahun-tahun, Suu Kyi juga sanggup menutup hati untuk masyarakat Rohingya.
Muhaimin, yang akrab dipanggi Cak Imin itu juga langsung melontarkan pertanyaan kapan Suu Kyi memanggil kembali warga Rohingya kembali pulang ke Myanmar.
"Sebagai manusia utuh, bukan pelarian, bukan bakteri, bukan warga kelas dua. Saya minta PBB untuk turun tangan mengatasi kekejian ini," katanya.
Dia juga meminta agar duta besar Myanmar di Indonesia segera menjelaskan mengapa kekejian terhadap warga Rohingya bisa terjadi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin menegaskan, seharusnya setiap negara harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan Dekarasi HAM di PBB.
"Sehingga kasus di Myanmar, diusirnya etnis Rohingya sangat disesalkan. Kita meminta kepada pemerintah Myanmar utnuk bersikap arif, bijak dan adil. Apalagi, Aung San Suu Kyi adalah tokoh yang pernah mendapatkan Nobel Perdamaian," kata Hasanuddin.
Politisi PDIP itu juga meminta agar penghargaan Nobel perdamaian terhadap Aung San Suu Kyi dapat dicabut dan PBB turun tangan menyelesaikan masalah ini.
