Mengapa Kepala Daerah Jadi Koruptor? Ini Penjelasan Ketua MPR

Banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus pidana korupsi menimbulkan sejumlah pertanyaan. Di sisi lain, muncul juga penilaian bahwa perilaku korup oknum kepala daerah itu terjadi karena mereka mengalami disorientasi, termasuk dari nilai-nilai Pancasila.
John Andhi Oktaveri | 31 Agustus 2017 15:15 WIB
Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang hasil operasi tangkap tangan saat konferensi pers terkait penangkapan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/8). - ANTARA/Hafidz Mubarak A

Kabar24.com, JAKARTA—Banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus pidana korupsi menimbulkan sejumlah pertanyaan. Di sisi lain, muncul juga penilaian bahwa perilaku korup oknum kepala daerah itu terjadi karena mereka mengalami disorientasi, termasuk dari nilai-nilai Pancasila.

Soal korupsi oknum kepala daerah disinggung Ketua MPR Zulkifli Hasan saat melakukan sosialisasi “Empat Pilar Kebangsaan” di depan para mahasiswa baru Podomoro University, Kamis (31/8/2017).

Menurut Zulkifli, meski demokrasi di Indonesia telah berkembang sedemikian rupa sejak era reformasi, pendalaman nilai-nilai Pancasila masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, salah satu sila yang masih belum terwujud adalah azas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Zulkifli menyebutkan, masih rendahnya pemahaman sila kelima itu terbukti dari banyaknya kepala daerah yang lebih memikirkan diri mereka dengan mencari kekayaan. Padahal mereka berada di tengah kemiskinan yang masih mendera rakyat di berbagai daerah.

Dia menyebutkan hingga kini sedikitnya sudah 19 gubernur yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi akibat tindak pidana korupsi. Belum lagi para bupati dan kepala daerah yang juga diciduk KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), termasuk yang terakhir Wali Kota Tegal, Siti Masitha Suparno yang diduga menerima suap.

“Sudah 19 gubernur ditangkap KPK. Belum lagi bupati, wali kota dan anggota DPR serta pejabat eselon I. Ini sudah terjadi disorientasi atas nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.

Zulkifli menyebutkan bahwa disorientasi Pancasila itu berawal dari politik transaksi. Sedangkan politik transaksi pada ujungnya ditentukan oleh materi berupa uang, nasi bungkus serta paket sembako.

Akibat kondisi demikian, ujarnya, masyarakat cenderung memilih calon pemimpin yang memberi uang ketimbang yang lebih menjanjikan kesejahteraan dan perbaikan pembangunan jangka panjang.

Kondisi itu, ujarnya, diperburuk lagi oleh munculnya kesenjangan sosial sehingga masyarakat lebih mudah teperdaya oleh materi.

Sedangkan pada sisi lain, pemilihan kepala daerah dijadikan sarana untuk menjadi jalan pintas menjadi kaya, berkuasa selain menjadi ‘raja’.

Sementara itu, Rektor Podomoro University Cosmas Batubara mengatakan pihaknya sebagai bagian dari perguruan tinggi mempunyai kontribusi dalam penguatan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.

Hal itu, ujarnya, sesuai dengan visi Podomoro University menjadi perguruan tinggi yang menekankan pendidikan berkualitas internasional dengan menekankan muatan budaya Indonesia.

“Podomoro University mendapatkan kehormatan untuk mendatangkan Ketua MPR sebagai pembicara yang kompeten untuk memperkaya atmosfir akademik perihal sosiaisasi empat Pilar MPR RI,” ujarnya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
korupsi

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top