Kabar24.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menginvestasikan Dana Haji untuk pembangunan infastruktur tanpa berunding dengan sejumlah pihak terkait, menuai kritik tajam dari kalangan DPR.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto menyarankan pemerintah untuk melakukan perundingan dengan sejumlah pihak terkait misalnya organisasi kemasyarakatan Islam seperti Nadhatul Ulama, Muhammadiyah dan komponen umat Islam lainnya.
"Pemerintah sebaiknya tidak serta merta mengambil sebuah kesimpulan sebelum mengajak umat berbicara," katanya, dikutip dari laman dpr.go.id.
Yandri menilai instruksi Presiden Joko Widodo tentang investasi dana haji sebesar Rp 80 triliun saat melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji di Istana Negara pekan ini adalah tidak tepat.
Alih-alih untuk pembangunan infrastruktur, lanjutnya, saat ini umat muslim lebih membutuhkan perbaikan sejumlah fasilitas tempat ibadah maupun pesantren dan madrasah yang sudah sangat memprihatinkan.
"Dana Haji milik umat dan sebaiknya pemerintah mengajak umat menggunakan dana yang sejatinya dipergunakan untuk umatnya. Pemerintah seharusnya berbicara terlebih dahulu, duduk bersama terlebih dahulu, sehingga tidak ada kontroversi di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai rencana tersebut sebagai rencana kebijakan yang tidak tepat dan berisiko tinggi.
"Penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur sangat tidak tepat dan hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari," katanya.
Menurut dia, jika Dana Haji dialokasikan untuk investasi infrastruktur, potensi penyelewengannya akan semakin besar.
Faktanya, kata dia, dari 211 kasus korupsi pada tahun 2016, 63 kasus diantaranya adalah kasus korupsi proyek infrastruktur senilai Rp486,5 miliar. "Ini tanda bahwa korupsi di sektor infrastruktur masih sangat masif".
Fadli mengingatkan kepada Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) supaya hati-hati dan melibatkan pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana tersebut.
