Kabar24.com, JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakani cakupan program peningkatan gizi sudah cukup tinggi.
Namun optimalisasi implementasi intervensi program yang berkualitas untuk menurunkan stunting harus terus dilakukan.
Selain itu, Menko PMK juga menekankan perlunya kualitas pelaksanaan yang optimal.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis,
Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada awal masa anak lahir.
Adapun intervensi yang sangat strategis dalam penanganan stunting adalah pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (Masa dalam kandungan dan sampai 2 tahun).
Baca Juga
“Intervensi penanganan stunting yang terintegrasi dengan Germas [Gerakan Masyarakat Hidup Sehat], penyediaan air bersih dan sanitasi,” ujarnya saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting di Kemenko PMK, Jakarta, (24/7/2017) seperti dalam keterangan tertulis.
RTM ini sendiri merupakan tindak lanjut rapat pada (12/7) di kantor Wapres untuk menajamkan berbagai identifikasi masalah menjadi lebih terfokus pada rencana kerja dan implementasi penanganan stunting.
Penanganan stunting dirasa penting karena stunting berdampak pada kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit dan pada akhirnya mengakibatkan produktivitas yang rendah.
Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) telah menargetkan dapat menurunkan prevalensi stunting dari status awal 32,9% turun menjadi 28% pada 2019.
Sementara berdasarkan data monev Kemenkes 2016, prevalensi stunting diperkirakan berada pada 27,5% yang menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah dalam penanganan stunting sudah selaras dengan target RPJMN.
Melalui RTM Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting, diharapkan bentuk intervensi penanganan stunting dapat lebih efektif dan Kementerian/Lembaga akan memperkuat program serta kegiatananya untuk mempercepat penanganan stunting.
Turut hadir dalam RTM Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting, Menteri Kesehatan Nila F Moelok, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, dan Sekretaris Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto.
