Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

RUU PEMILU : Mendagri, Parpol Pendukung Pemerintah Harus Konsekuen

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan partai politik (parpol) pendukung pemerintah atau parpol koalisi semestinya konsisten dmendukung upaya pemerintah memperkuat pemerintahan presidensial dalam pembahasan RUU Pemilu.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 14 Juli 2017  |  10:38 WIB
RUU PEMILU : Mendagri, Parpol Pendukung Pemerintah Harus Konsekuen
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) berbincang dengan Pimpinan Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto (kiri), Lukman Edy (kedua kanan) dan Ahmad Riza Patria (kanan) sebelum rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7). - ANTARA/M Agung Rajasa
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan partai politik (parpol) pendukung pemerintah atau parpol koalisi semestinya konsisten dmendukung upaya pemerintah memperkuat pemerintahan presidensial dalam pembahasan RUU Pemilu.

"Partai-partai yang mendukung pemerintah tentunya harus konsekuen dan konsisten untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil," ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Tjahjo mengatakan, saat ini pemerintah ingin meningkatkan penguatan sistem demokrasi dan sistem presidensial, salah satunya dengan RUU Pemilu dimana skema ambang batas presiden 20 persen perolehan suara DPR dan 25 persen suara sah nasional.

"Itu sudah berjalan dua kali pemilu. Hal itu sesuai Undang-Undamg Dasar dan telah diterima, disetujui dan diikuti oleh partai politik peserta pemilu," jelas Tjahjo.

Oleh karena itu, kata Tjahjo, persoalan ambang batas presiden yang dikehendaki pemerintah yakni 20-25 persen hendaknya tidak perlu diributkan.

"Bahkan ada yang ingin kembali ke nol persen. Ini namanya kemunduran pemahaman demokrasi. Kita kan ingin maju memperkuat sistem demokrasi," kata dia.

Sementara itu, secara umum soal koalisi parpol, Tjahjo berpandangan saat ini etika politik berkoalisi semakin tidak jelas karena kepentingan jangka pendek.

Tjahjo mempertanyakan mengapa saat ini parpol koalisi mudah saja meninggalkan etika berkoalisi. Padahal, kata dia, dalam berkoalisi dengan pemerintah harusnya semua keputusan politik bisa dilaksanakan, diamankan, diperjuangkan bersama dan beriringan.

"Jadi tidak ditinggal lari sendiri ditengah jalan. Tidak elok berkoalisi tapi menikam dari belakang. Yang saya sampaikan tidak pada masalah RUU Pemilu. Tapi berkoalisi dalam konteks yang lebih luas apalagi koalisi politik dalam pemerintahan," ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Ruu pemilu

Sumber : Antara

Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top