Kabar24.com, JAKARTA — Partai Demokrat menutup peluang bagi pemerintah untuk melakukan negosiasi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold di kisaran 20%—25%.
Langkah itu berbeda dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang masih membuka pintu kompromi. PAN dan Gerindra awalnya ngotot agar ambang batas capres 0%.
Hal itu dikemukakan oleh politisi Partai Demokrat yang tidak lain adalah Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman. Menurutnya, Partai Demokrat siap mempertahankan pendiriannya bahwa ambang batas pengajuan calon presiden harus 0%.
"Bukan soal persentase, soal akal sehat. PT soal akal sehat dalam politik. Apa pun kompromi basisnya akal sehat," ujar Benny di Gedung DPR, Kamis (6/7/2017).
Menurutnya, Partai Demokrat akan mengambil langkah musyawarah atau voting untuk mempertahankan prinsip.
Benny juga menegaskan bahwa kalau presiden ngotot untuk PT selain 0%, hal itu urusan presiden dan pendukungnya di DPR. “Kau [Presiden] yang gagal, kita yang salah," jelas Benny.
Benny juga menginginkan pengambilan keputusan untuk sejumlah isu krusial RUU Pemilu tidak dilakukan secara paket. Pasalnya, pengambilan keputusan secara paket terkesan transaksional.
"Sekarang kita serahkan pada presiden, sikap kita nggak pernah berubah sampai saat ini. Kami ingin lima isu itu diambil item per item enggak ada paket-paketan. Kalau paket terkesan tukar guling, transaksional. Kami serahkan pada pemerintah. Mekanisme di DPR jelas, musyawarah ya voting," kata Benny.
Benny menilai, alasan pemerintah bersikukuh pengambilan keputusan secara musyawarah supaya menghindari kekalahan pada isu krusial RUU Pemilu.
"Karena itu dia enggak mau. Parpol pendukung justru yang nggak setuju usul pemerintah. Ini urusan presiden lah lobi parpol pendukungnya," ujarnya. Dia meminta untuk tidak ada pihak yang memaksakan kehendak yang tidak masuk akal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
