Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mendesak perbankan memprioritaskan penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah itu.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan perhatian sektor perbankan ke bidang pertanian masih sangat minim. Padahal untuk di Sumbar, pertanian menjadi penyumbang PDRB terbesar mencapai 24%.
“Kredit pertanian baru 9% di Sumbar, yang perdagangan besar dan eceran sudah 27%. Ini kan tidak adil,” katanya, Senin (8/5/2017).
Menurutnya, sampai saat ini, sebagian besar perbankan di daerah itu masih mengandalkan kredit konsumtif bagi pegawai untuk mengeruk keuntungan.
Padahal, imbuhnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, perbankan mesti ikut berperan meningkatkan alokasi penyaluran kredit ke sektor produktif.
Irwan meminta perbankan, terutama BPD untuk meningkatkan alokasi ke sektor pertanian yang menjadi fokus pembangunan Sumbar.
Apalagi, Program Aksi Pangan yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menyepakati kucuran kredit ke sektor pangan. Meski sudah ada komitmen, namun realisasinya belum tampak.
Menurutnya, tidak ada alasan bagi perbankan untuk takut mengucurkan kredit ke sektor pertanian, karena pemda sudah menyiapkan skema penjaminan kredit melalui PT Jamkrida Sumbar.
Indra Yuheri, Kepala OJK Perwakilan Sumbar mengatakan selama ini banyak perbankan yang belum memahami bidang pertanian, sehingga masih takut mengucurkan kredit ke sektor itu.
“Tahun ini [kredit pertanian] harus mulai bergerak, karena sudah ada gambaran skema dan cara aman mengucurkan kredit ke sektor itu,” ujarnya.
Dia mengungkapkan OJK telah membagi tugas kepada perbankan dan industri keuangan lainnya untuk menentukan lokasi pertanian, perkebunan, dan perikanan di Sumbar yang akan diberikan pendampingan kredit.
