Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan akan memanggil kader Hanura yang ikut menandatangani Hak Angket KPK, untuk dimintai klarifikasi sikap yang diambil tersebut.
"Saya minta klarifikasi karena memang ketika itu saya tidak berada di tempat, tetapi bisa saja ditunggu," kata Oesman Sapta Odang (OSO) di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Dia mengaku tidak tahu siapa yang memberikan izin para kadernya menandatangani hak angket tersebut sehingga dirinya memanggil mereka untuk dimintai klarifikasi.
Oso mengatakan para kadernya itu tidak akan langsung diberikan sanksi karena akan memanggil terlebih dahulu.
"Saya tidak mengatakan hak angket belum diperlukan, karena saya tidak mengerti soal hukum. Namun pada prinsipnya masalah hukum ya hukum, politik ya politik," ujarnya.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR menyetujui penggunaan hak angket terkait pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
"Apakah usul hak angket tentang pelaksanaan tugas KPK yang diatur dalam UU KPK dapat disetujui menjadi hak angket DPR," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurn di Gedung Nusantara II, Jakarta, Jumat (28/4).
Setelah itu anggota DPR menyatakan setuju lalu Fahri dengan cepat mengetuk palu sebagai tanda keputusan telah diambil.
Namun setelah itu beberapa anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra maju ke depan meja pimpinan DPR sebagi bentuk protes atas pengambilan keputusan yang terlalu cepat. Namun protes itu diabaikan Pimpinan DPR sehingga Rapat Paripurna tetap berjalan.
Berikut nama 26 orang yang mengusulkan Hak Angket KPK: - Masinton Pasaribu (Fraksi PDI Perjuangan), - Eddy Wijaya Kusuma (Fraksi PDI Perjuangan), - Nawafie Saleh (Fraksi Partai Golkar), - Adies Kadir (Fraksi Partai Golkar), - Ahmad Zacky Siradj (Fraksi Partai Golkar), - Syaiful Bahri Ruray (Fraksi Partai Golkar), - Agun Gunandjar, (Fraksi Partai Golkar), - Anthon Sihombing, (Fraksi Partai Golkar), - Noor Achmad (Fraksi Partai Golkar), - Endang Srikarti (Fraksi Partai Golkar), - Ridwan Bae (Fraksi Partai Golkar), - M.N. Purnamasidi (Fraksi Partai Golkar), - Desmond Junaidi Mahesa (Fraksi Partai Gerindra), - Rohani Vanath (Fraksi PKB), - Daeng Muhammad (Fraksi PAN), - Fahri Hamzah (Fraksi PKS), - Arsul Sani (Fraksi PPP), - Taufiqulhadi (Fraksi Partai Nasdem), - Ahmad Sahroni (Fraksi Partai Nasdem), - Dossy Iskandar Prasetyo (Fraksi Partai Nanura), - Dadang Rusdiana (Fraksi Partai Nanura), - Djoni Rolindrawan (Fraksi Partai Nanura), - Samsudin Siregar (Fraksi Partai Nanura), - H.M. Farid Al Fauzi (Fraksi Partai Nanura), - Ferry Kase (Fraksi Partai Nanura), - Frans Agung Mula Putra (Fraksi Partai Nanura).
