Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Serukan Persatuan Bangsa, Wapres JK: Jangan Seperti DPD

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir aksi ricuh yang terjadi dalam rapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) belum lama ini di depan publik.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Ahmad Nawardi (kedua kanan) melakukan protes sebelum dimulainya Sidang Paripurna DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/4)./Antara-Ubaidillah
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Ahmad Nawardi (kedua kanan) melakukan protes sebelum dimulainya Sidang Paripurna DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/4)./Antara-Ubaidillah

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir aksi ricuh yang terjadi dalam rapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) belum lama ini di depan publik.

Saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Dari Nahdlatul Wathan untuk Indonesia, di Universitas Negeri Jakarta, Rabu (5/4/2017), Kalla menyerukan pentingnya persatuan bangsa sesuai dengan semangat pendiri Nahdlatul Wathan, Tuan Guru KH Muhammad Zainudin Abdul Madjid.

 "Jadi saya harap ini juga menjadi ajang persatuan untuk kita semuanya. Tentu jangan seperti DPD begitu kan," katanya, Rabu (5/4/2017).

Dalam acara itu, turut hadir Wakil DPD RI Periode 2014-2019 Farouk Muhammad, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi serta Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Pada tempat yang sama, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi 'melobi' Wapres JK agar Farouk Muhammad tetap menjabat sebagai Wakil Ketua DPD. Hal itu sesumbar dikatakan saat dirinya melakukan sambutan pembukaan seminar.

“Nanti kita minta tolong kepada Pak Wapres untuk diselesaikan. Kalau bisa, beliau (Farouk) tetap jadi Wakil Ketua DPD karena ini kehormatan juga bagi warga NTB, Pak,” ujarnya.

 Belum lama ini, proses pergantian kepemimpinan DPD berujung ricuh. Hal itu diwarnai dengan aksi saling dorong dan tarik menarik antar angggota terjadi dalam rapat paripurna DPD, Senin (3/4/2017).

Adapun agenda rapat tersebut adalah membacakan putusan Mahkamah Agung (MA) soal uji materi tata tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan tata tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017. MA mengabulkan permohonan tersebut, yang berarti dua tatib tersebut tak berlaku, sehingga masa jabatan anggota DPD kembali menjadi lima tahun.

Namun, dalam pemilihan pimpinan baru yang berlangsung pada Selasa (4/4) dini hari, Oesman Sapta atau yang akrab disapa OSO, tetap dilantik sebagai ketua dengan wakilnya yakni Darmayanti Lubis dan Nono Sampono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper