Kabar24.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur meminta Pemerintah Kota Batam memperbaiki sistem akuntabilitas serta pelayanan publik di wilayahnya.
Hal tersebut disampaikan Asman dalam pertemuan dengan Walikota Batam Muhammad Rudi di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (30/3/2017). Asman mendorong agar Pemko Batam memperbaiki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tahun ini CC menjadi minimum BB.
“Pemerintah daerah yang tahun ini nilainya CC harus memperbaiki akuntabilitasnya sehingga minimal bisa menjadi BB,” ujar Asman dalam laman resmi Kementerian PANRB, Kamis (30/3/2017).
Harapannya tak lepas dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota tahun lalu yang perbaikannya masih lambat. Dari target capaian 50% kabupaten/kota yang mendapat predikat baik dalam SAKIP pada 2019, saat ini baru tercapai 9,03%. Tercatat baru 69 dari 475 kabupaten/kota yang dievaluasi mendapat nilai baik.
Dari hasil evaluasi SAKIP pemerintah kabupaten/kota 2016 terjadi peningkatan nilai rata-rata dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2016 rata-rata nilai evaluasi AKIP kabupaten/kota adalah 49,87 atau meningkat 2,95 poin dari 2015 yang hanya 46,92.t
Namun, rata-rata kabupaten/kota pada 2016 masih di bawah 50, yang artinya masih berada pada kategori C. Sebanyak 425 kabupaten/kota atau 83% dari total seluruh kabupaten/kota masih mendapat nilai di bawah B.
Menanggapi hal itu, Walikota Batam Muhammad Rudy menyatakan siap mengikuti keinginan Menteri PANRB untuk menaikan grade yang sebelumnya CC menjadi BB, tentunya dengan bantuan serta bimbingan dari Kementerian PANRB. Menurutnya, saat ini dirinya bersama Wakil Walikota Batam, Bappeda, dan seluruh jajaran di Pemko Batam sudah berkomitmen untuk memenuhi syarat dalam perbaikan sistem akuntabilitas.
"Artinya kalau saya komit dengan wakil juga komit maka ini akan jalan karena ada di tangan kami kebijakan ini. Kalau semua sudah ada komitmen maka dijalankannya pun akan jauh lebih mudah," ujarnya.
