Bisnis.com, BANGKOK - Wakil Presiden Jusuf Kalla diagendakan menerima gelar Doktor Honoris Causa di bidang Administrasi Bisnis dari Rajamangala University of Technology of Isan (RMUTI), Thailand, Rabu (22/3/2017).
Sebelum menerima penganugerahan itu, Wapres menyanggupi undangan santap malam pihak RMUTI Selasa malam, (21/3/2017).
Dalam kesempatan itu, Wapres menyerukan pentingnya memelihara perdamaian dalam setiap negeri untuk mencapai situasi global yang harmonis dan makmur.
Namun, dia mengatakan negara tidak bisa mencapai perdamaian tanpa mengatasi akar penyebab konflik, yaitu kesenjangan ekonomi dan harmonisasinya dengan politik.
"Selama dua tahun pemerintahan terakhir, kami telah mampu mengurangi disparitas pendapatan sedikit. Namun, prestasi ini jauh dari memadai. Kita harus mendorong lebih lanjut," jelas Wapres dalam sambutannya, Selasa (21/3/2017).
Wapres mengatakan Indonesia dan Thailand sama-sama tergilas krisis ekonomi 1998, namun kedua negara cepat bangkit untuk memperbaiki perekonomian.
Meski begitu, tantangan yang masih menjadi persoalan kedua negara adalah kesenjangan ekonomi atau gap antara orang kaya dan orang miskin yang masih lebar.
"Dalam mengatasi kesenjangan ekonomi, kita perlu mengoptimalkan peran Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai platform untuk kolaborasi antara pemerintah serta pengusaha di wilayah tersebut. ASEAN memberikan banyak peluang yang bisa diubah menjadi kemakmuran bersama," jelasnya.
Wapres menjabarkan sejumlah upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi gap kesenjangan. Pemerintah memperkenalkan reformasi pajak untuk membangun sistem pajak yang lebih adil dan memastikan kepatuhan.
"Reformasi pajak yang berhasil akan memungkinkan pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan yang akan digunakan untuk pembangunan negara secara keseluruhan," jelasnya.
Di bidang sosial, pemerintah menyediakan pendidikan gratis, kesehatan gratis dan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin.
Pemerintah juga tengah mengembangkan infrastruktur yang efisien, termasuk listrik dan konektivitas di daerah terpencil. Semua untuk meningkatkan produktivitas.
Selain itu, pemerintah juga mendukung pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan menerapkan program kredit bunga rendah.
Adapun, perusahaan-perusahaan besar didorong untuk berkolaborasi dengan UKM untuk memastikan peran UKM dalam rantai pasokan nasional.
