Kabar24.com, YOGYAKARTA - Presiden Jokowi adalah seorang yang belajar dari ucapan Bapak Bangsa Presiden RI Pertama Soekarno tentang Jasmerah (jangan sesekali melupakan sejarah). Pendekatan Jasmerah dilakukan Jokowi dalam membuat visi dan kebijakan strategis pemerintahanya.
Penegasan itu disampaikan Eko Sulistyo, Deputi Komunikasi Politik & Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, dalam Temu Akbar Alumni Sejarah UGM di Yogyakarta, Sabtu (18/3/2017), seperti tertuang dalam keterangan pers yang diterima Bisnis.com.
Eko menuturkan, visi Trisakti yang menjadi pondasi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla diilhami dari konsep Trisakti Soekarno tentang kemandirian ekonomi, kedaulatan politik dan berkarakter dalam budaya.
“Jokowi melihat konsep Trisakti sebagai warisan masa lalu yang tetap relevan menjawab tantangan bangsa,” katanya.
Eko menyampaikan pidato kunci tersebut bersama Dirjen Kebudayaan Kemdikbud Hilmar Farid di hadapan para alumni sejarah UGM seperti Prof. Taufik Abdullah, Prof. Anhar Gonggong, Prof. Suhartono, Prof. Agus Suwignya, Prof. Bambang Purwanta dan para alumni sejarah UGM dari berbagai angkatan.
Lebih jauh Eko menguraikan, visi kemaritiman pemerintahan Jokowi adalah cara presiden membangun jembatan masa lalu Indonesia yang pernah menjadi bangsa maritim, tapi kemudian ‘dipunggungi’ dengan masa kini.
“Visi ini juga diilhami dari Deklarasi Djuanda tahun 1957 di mana Indonesia sudah mendapatkan kedaulatan atas laut Nusantara,”paparnya.
Eko yang juga alumnus Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo itu, mengungkapkan visi Presiden Jokowi tentang Revolusi Mental adalah sebuah kesimpulan sejarah atas masa lalu bangsa yang hanya fokus pada pembangunanisme pertumbuhan ekonomi, tapi melupakan sisi manusia Indonesia.
“Visi Indonesia sentris presiden untuk membangun Indonesia pada daerah terluar dan paling pinggir seperti yang tertuang dalam Nawa Cita, didapatkan setelah mempelajari strategi pembangunan masa lalu yang Jawa sentris,” katanya.
Terkait politik luar negeri, Eko mengatakan pemerintahan Jokowi mendorong peran Indonesia dalam politik internasional dengan melanjutkan legitimasi kuat masa lalu Indonesia dalam Gerakan Non Blok dan negara-negara Islam dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI).
