Bisnis.com, BANDUNG — Pihak Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) menagih keseriusan pemerintah dalam menuntaskan persoalan lahan untuk proyek Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR).
Deputi Direktur Divisi Asia Tenggara 1 Departemen Asia Pasific JICA Ono Tomohiro mengatakan pihaknya mendatangi Pemprov Jawa Barat untuk menindaklanjuti perkembangan proses pembebasan lahan tol tersebut. “Kami harus mengingatkan [komitmen] soal ini, karena terkait keberlangsungan proyek tol,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Rabu (15/3/2017).
Dia menilai perkembangan tol sepanjang 27,3 kilometer tersebut seperti jalan di tempat terutama urusan pembebasan lahan. Ono mengaku tidak bisa menunjukan perkembangan lebih jauh mengenai BIUTR mengingat persoalan ada di pemerintah. “Kami melihat pemerintah masih harus membahas hal ini secara internal. Terutama di sisi pemerintah Indonesia, jadi sejauh ini kami dalam posisi menunggu,” tuturnya.
Profil Tol Dalam Kota
- Panjang 27.3 Km
- Kec Rencana 80 km/jam
- Jumlah Lajur 2x2 jalur
- Lebar lajur 3,5 m
- Lebar Rumija 30 m
- Biaya Investasi 6.917 milyar US$
- Biaya Pengadaan Tanah 1.363 milyar US$
- Volume lalu lintas 45.000 kend/hari
- (Pemprov Jabar, 2017)
Menurutnya keseriusan pemerintah Pusat, Jabar dan Kota Bandung dalam melakukan pembebasan lahan berpengaruh pada rencana JICA memberikan pinjaman. Ono memastikan sejak 2011 JICA sudah serius terlibat dan berencana membantu pembiayaan. “Hampir enam tahun berlalu, tapi persoalan lahan tidak juga beres. Jadi kami ingatkan lagi karena ini menyangkut kesepakatan pembiayaan,” ujar Ono.
Meski sudah meminta agar pemerintah segera menindaklanjuti perkembangan pembebasan lahan, JICA sendiri tidak memberikan tenggat. Menurutnya sejauh ini JICA masih berkomitmen terlibat dalam proyek BIUTR sambil menunggu keseriusan pemerintah. “Kami hanya menindaklanjuti saja, tidak memberikan deadline. Kami akan lihat bagaimana tindakan Pemerintah Indonesia, [tol] ini prioritas,” paparnya.
Di tempat yang sama, Sekda Jabar Iwa Karniwa mengaku pihak JICA gemas dengan proses pembebasan lahan yang masih jalan di tempat. Karena itu dalam waktu dekat, pihaknya bersama Pusat dan Kota Bandung akan menyusun nota kesepahaman terkait pembiayaan dan pembagian kerja pembebasan lahan. “Kita targetkan MoU bisa tuntas akhir Maret ini,” ujarnya.
Iwa memastikan urusan lahan yang menjadi kewenangan Pusat sebetulnya sudah dikoordinir oleh Kemenko Maritim dimana ada 16 instansi yang lahannya terkena proyek bersepakat memberikan dukungan. “Tinggal bagaimana mekanisme sepakatnya, sehingga betul bisa dipakai. Selain itu ada solusi apabila lahan yang ada gedungnya itu harus bagaimana, ini menjadi peer kita,” paparnya.
MoU nanti dinilai akan memberikan kejelasan soal porsi tugas termasuk pembiayaan masing-masing pihak. Menurutnya dengan nota kesepahaman maka pengalokasian anggaran dari APBN, APBD Jabar dan APBD Kota Bandung ada dasarnya. “Setelah itu selesai tinggal koordinasi dengan instansi vertical soal 16 lokasi lahan dari mulai Pasteur hingga Cileunyi,” katanya.
JICA sendiri memberikan sinyal untuk memulai proyek ini mulai dari Tol Pasteur hingga Kawasan Surapati dengan membangun jembatan layang terlebih dahulu. Termasuk membiayai jalur tol dari KM 149 Tol Cileunyi menuju kawasan Ujungberung. “Apabila ini berjalan lancer maka kelanjutan 20 kilometer sisanya bisa dilanjutkan,” ujarnya.
Kebutuhan biaya untuk membebaskan lahan di KM 149 sendiri menurut Iwa memang sangat tinggi mencapai Rp1 triliun. Menurutnya Pemprov Jabar tidak mungkin menganggarkan uang sebesar itu karena itu peran Pusat dibutuhkan. “Pusat dengan segala sumber daya bisa digunakan atau bisa lewat pinjaman,” katanya.
Iwa juga mengusulkan jika pusat bisa saja melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendanai proyek ini. Namun skema ini menurutnya tetap membutuhkan nota kesepahaman agar seluruh urusan dan tanggung jawab para pihak semakin jelas. “Ini proyek yang sudah sangat lama, dan permasalahannya ada di kita,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan proyek hasil kerjasama pemerintah dengan JICA Jepang ini akan dimulai kontraknya pada Juni 2017 nanti dan konstruksinya direncanakan akan dimulai pada 2018. Namun hambatan menurutnya menghadang di ruas yang menghubungkan KM149 Tol Cileunyi dengan Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. “Proyek ini akan terkendala pembebasan lahan,” katanya.
Menurutnya ganjalan lahan sebetulnya tidak begitu panjang karena dari KM 149-Soekarno Hatta hanya 3 kilometer.Namun nggaran yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan ini mencapai Rp 900-an Miliar, karena dalam appraisal terbaru harga tanah di kawasan tersebutmencapai Rp 3 juta/meter. “Nah, Rp 900 Miliar itu masih belum disepakati dari mana uangnya, kalau Provinsi kita nyatakan berat karena uang itu cukup besar,” ungkapnya.
