Kabar24.com, LONDON--Peluang referendum kedua untuk menentukan kemerdekaan Skotlandia dari Kerajaan Britania semakin tidak terhindarkan, kata surat kabar "Financial Times" pada Jumat.
Sejumlah menteri dalam kabinet Inggris menyimpulkan bahwa sudah saatnya memikirkan kapan pemungutan suara tersebut dilaksanakan, kata "Financial Times".
Kepala pemerintahan Skotlandia, atau dikenal dengan sebutan menteri utama, Nicola Sturgeon, sebelumnya mengatakan bahwa wilayahnya akan menggelar pemungutan suara untuk kemerdekaan pada akhir 2018, hanya beberapa bulan sebelum Inggris resmi keluar dari Uni Eropa.
Sementara itu, di depan umum, Perdana Menteri Theresa May berulang kali menegaskan bahwa hasil referendum pertama --dengan sebagian besar warga Skotlandia memilih bertahan di Inggris-- tidak perlu diulang.
"Ini sudah tidak terhindarkan. Saya berpendapat, kami tidak akan mampu menghalangi hal tersebut untuk terjadi," kata koran itu mengutip seorang menteri, yang tidak diungkapkan jati dirinya.
Sumber lain di pemerintahan Inggris, yang mengetahui dinamika perdebatan dalam kabinet May, mengatakan, "Perdebatan ke depan sudah bukan lagi soal perlu atau tidak referendum, tapi soal tanggal referendum tersebut." Koran itu menulis bahwa pemerintahan di London akan berupaya menunda pelaksanaan pemungutan suara di Skotlandia, sampai Inggris resmi keluar dari Uni Eropa.
Peluang pemungutan suara untuk kemerdekaan Skotlandia --yang bisa memecah Kerajaan Inggris hanya beberapa bulan sebelum keluar dari Uni Eropa-- akan menambah kekacauan akibat ketidakpastian mengenai konsekuensi Brexit bagi negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia tersebut.
Hasil referendum Brexit pada 23 Juni tahun lalu memunculkan pertanyaan mengenai masa depan Kerajaan Britania, mengingat hasil berbeda di setiap wilayah. Warga di Inggris dan Wales memilih keluar dari Uni Eropa, sementara tetangganya di Skotlandia dan Irlandia Utara menginginkan sebaliknya.
