Kabar24.com, JAKARTA -- DPR RI diminta mawas diri seiring masih melekatnya lembaga itu sebagai lembaga terkorup menurut survey Transparency International dalam Global Corruption Barometer (GCB) 2017.
Oce Madril, Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada mengatakan hasil survei ini menunjukan ada masalah serius dalam kultur di DPR. Pasalnya posisi sebagai lembaga terkorup dalam survei Transparency International (TI) ini terus berulang dalam tiga tahun terakhir.
"Kasus e-KTP menunjukan bagaimana korupsi berjamaah terjadi di DPR. Itu terlihat betul bagaimana di DPR sudah membudaya setoran tertentu, minta komisi tertentu entah untuk badan anggaran, kelompok fraksi, pokja. Sistem ini [korupsi] menjadi tradisi yang belum hilang yang sangat disayangkan. Kenapa praktek inu masih ada di DPR," kata Oce di Jakarta, Rabu (8/3/2017).
Ditingkat masyarakat sendiri, kata dia, masyarakat dalam posisi bingung menentukan siapa yang paling korup antara lembaga kehakiman, kepolisian, layanan publik atau DPR paling korup. Penetapan DPR sebagai lembaga paling korup seharusnya membuat lembaga ini mau membuka diri untuk koreksi.
"Tapi sikap mereka defensif, selalu menolak koreksi. Mereka tidak melakukan reformasi apapun," katanya.
Dalam GCB 2017 terekam masyarakat mengharapkan anggota legislatif di seluruh Asia Pasifik perlu memperjuangkan keberpihakan terhadap whistleblower untuk menekan budaya korup. Selain itu Pemerintah harus menepati janji untuk memberantas korupsi, termasuk komitmen untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).
“Dalam konteks Indonesia, korupsi masih meningkat, dengan lembaga-lembaga pemerintahan seperti DPR, DPRD, birokrasi, sektor pajak dan polisi dipersepsikan sebagai lembaga yang korup.” ungkap Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia.
Dalam survei ini terekam ketika berinteraksi dengan layanan publik, lebih dari sepertiga masyarakat harus membayar suap. Tercatat berusunan dengan Polisi menjadi layanan publik dengan suap tertinggi, diikuti dengan sektor administrasi dan kependudukan.
Survei GCB 2017 dilakukan selama Juli 2015 sampai Januari 2017. Transparency International melakukan survei kepada hampir 22.000 responden rumah tangga berusia di atas18 tahun di 16 negara Asia Pasifik. Di Indonesia, survei dilakukan terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 31 provinsi.
Lebih lanjut Dadang mengatakan dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik, masyarakat di Indonesia paling positif menilai upaya pemerintah melawan korupsi. Lebih dari setengah responden mengatakan pemerintah bekerja lebih baik untuk memberantas korupsi. Selama tiga tahun terakhir, pengalaman masyarakat dengan layanan publik menunjukkan perbaikan. Meski begitu dia mengatakan bahwa upaya yang paling penting untuk melawan korupsi adalah menolak untuk membayar suap.
"Namun, satu dari lima diantara mereka merasa tak berdaya untuk membantu memerangi korupsi. Lebih dari tiga puluh persen masyarakat tidak melaporkan kasus korupsi karena takut akan konsekuensi yang diterima," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
