Kabar24.com, PADANG— Pemerintah Provinsi Sumatra Barat meminta perbankan yang beroperasi di daerah itu meningkatkan penyaluran kredit ke sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah itu.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan perekonomian Sumbar masih ditopang UMKM terutama di bidang pertanian dan perdagangan.
“Ekonomi Sumbar itu digerakkan oleh UMKM, yang membutuhkan penguatan modal. Kami minta bank-bank lebih meningkatkan penyaluran kredit ke sektor produktif, ke UMKM,” katanya, Jumat (17/2/2017).
Dia menuturkan komposisi sektor usaha di Sumbar masih didominasi usaha mikro yang persentasenya mencapai 84%, disusul sektor kecil sebesar 14%, dan usaha menengah hanya sekitar 1,5% dan bisa dikatakan tidak ada industri skala besar.
Menurutnya, sektor pertanian memberikan sumbangan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) tertinggi hingga mencapai 24% di daerah itu.
Jika permodalan ke sektor UMKM dioptimalkan, dia yakin mampu menggerakkan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, sekaligus menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dan merata.
Adapun, jumlah UMKM di daerah itu sepanjang tahun lalu melebihi 900.000 unit yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Umumnya, UMKM Sumbar bergerak di sektor pertanian, perdagangan, pengolahan makanan, kerajinan, dan jasa.
Indra Yuheri, Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar mengakui kucuran kredit ke sektor UMKM sepanjang tahun lalu mengalami perlambatan sebesar 2,86% dari Rp13,64 triliun pada 2015 menjadi hanya Rp14,03 triliun.
“Memang tahun lalu mengalami tekanan, baik dari sisi eksternal karena pelemahan ekonomi Tiongkok, Jepang dan Eropa, juga ketidakpastian Amerika. Dari dalam negeri sendiri harga komoditas di tingkat petani juga belum pulih,” katanya.
Selain itu, melambatnya penyaluran kredit UMKM di Sumbar, salah satunya juga disebabkan tidak diberikannya pagu penyaluran KUR kepada perbankan milik pemda yakni Bank Nagari selama tiga kuartal pertama tahun lalu.
Padahal sebelumnya Bank Nagari menjadi bank utama penyalur kredit usaha rakyat (KUR) di daerah itu bersama BRI, BNI dan Bank Mandiri.
Bank milik pemda Sumbar tersebut, baru mendapatkan pagu KUR dengan subsidi bunga dari pemerintah sebesar Rp100 miliar pada September 2016 untuk pembiayaan di sektor pertanian dan perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Kemudian, perbankan juga mengerem laju penyaluran kredit ke sektor UMKM mengingat naiknya rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan/NPL sektor itu yang mencapai 7,41% per Oktober tahun lalu.
“Tahun ini kami yakin lebih optimal, perkiraan OJK pertumbuhan kredit UMKM sekitar 9%-10%,” ujarnya.
Direktur Kredit dan Syariah PT BPD Sumbar alias Bank Nagari Hendri mengatakan perseroan akan meningkatkan penyaluran kredit ke sektor UMKM, termasuk melalui tambahan program KUR sebesar Rp300 miliar.
Dia mengakui penyaluran kredit tahun lalu tidak begitu optimal karena tekanan ekonomi sepanjang tahun, dan pagu penyaluran KUR bagi bank milik pemda Sumbar itu yang baru diberikan pemerintah pada kuartal keempat.
“Dari KUR misalnya baru disetujui di bulan September, juga tekanan ekonomi tentunya. Tahun ini kami yakin lebih maksimal,” kata Hendri.
Secara keseluruhan dia menargetkan pertumbuhan kredit Bank Nagari mencapai 10,5%. Sektor UMKM, imbuhnya, menjadi prioritas dari keseluruhan kredit produktif yang disalurkan perseroan.
