Bisnis.com, PADANG—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat meminta pemda mempercepat proses pembebasan lahan di Bukit Ameh, Kawasan Mandeh, Pesisir Selatan guna mempercepat pengembangan pariwisata daerah itu.
Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar Rafdinal meminta pemda meningkatkan koordinasi dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat untuk mempercepat proses pembebasan lahan.
“Bangun komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat agar tidak ada hambatan dalam proses pembebasan lahan. Kami harap tahun ini sudah dituntaskan,” katanya, Selasa (14/2/2017).
Dia menyarankan Pemkab Pesisir Selatan menggandeng dan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam proses pendataan dan pembebasan lahan.
Setelah itu, pemda dituntut membuat masterplan yang jelas mengenai arah pengembangan kawasan itu untuk kemudian ditawarkan kepada investor.
“Kalau mengandalkan anggaran pemerintah tentu tidak akan sanggup. Jadi tugas pemda menyediakan lahan dengan masterplan yang jelas, untuk pengembangannya nanti diserahkan ke investor dengan perjanjian yang jelas juga,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat menilai Bukit Ameh di Kawasan Wisata Mandeh, Kecamatan XI Koto Tarusan sangat potensial dikembangkan melalui investasi karena posisinya yang sangat strategis.
“Posisi Bukit Ameh dalam Kawasan Mandeh sangat strategis, kalau direncanakan dengan baik tentu ini akan menarik minat investor,” ujarnya.
Dia menilai pengembangan kawasan itu akan memberikan dampak turunan bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Zefnihan Piliang, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Pesisir Selatan mengatakan kawasan Bukit Ameh masuk dalam dua kenagarian, yakni Nagari Caracok Anau dan Nagari Ampang Pulai seluas 400 Hektare.
“Areal 400 Ha ini yang rencananya akan dibebaskan untuk pengembangan Kawasan Wisata Mandeh. Lahan ini disiapkan untuk investasi di sektor pariwisata,” katanya.
Menurutnya, untuk proses pembebasan lahan itu, Pemkab Pesisir Selatan mengalokasikan anggaran Rp14 miliar dan sharing anggaran dari Pemprov Sumbar sebesar Rp32,5 miliar.
Dia menargetkan pembebasan lahan tersebut bisa tuntas tahun ini, sehingga lahan yang sudah tersedia bisa ditawarkan untuk pengembangan kepada investor.
