Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan melakukan kocok ulang menteri (reshuffle) Kabinet Kerja dalam waktu dekat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017).
"Kabar baik bagi para menteri, tadi Presiden dalam sidang kabinet kali ini mengawali arahannya, [bahwa] tidak ada reshuffle kabinet," kata Pramono.
Namun, Pramono mengatakan pernyataan tersebut tidak mutlak dan bisa terjadi pergantian menteri apabila ada situasi yang mengharuskan.
"[Tidak ada reshuffle] kecuali kalau ada yang diperlukan untuk direshuffle, tapi dalam waktu dekat ini tidak ada reshuffle," tuturnya.
Sebelumnya, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyatakan maju Presiden International Fund for Agricultural Development (IFAD).
Secara otomatis, Bambang akan melepaskan jabatan sebagai Kepala Bappenas apabila terpilih sebagai Presiden IFAD.
Adapun, Wakil Ketua Umum Partai gerindra Arif Puyono mengatakan, pihaknya mengklaim ditawari empat posisi di pemerintahan.
“Saya sudah dapat info A1 [terpercaya] dari orang dekat Pak Joko Widodo, bahwa Gerindra di tawarkan empat posisi di pemerintahan,” kata Arif kepada wartawan, Selasa (3/1/2017).
Arif memaparkan, empat posisi tersebut adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja, dan Kepala Staf Kepresidenan.
Secara berurutan posisi itu diisi oleh Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto, Amran Sulaiman, Hanif Dhakiri, dan Teten Masduki.
Kader Gerindra, kata Arif, sebenarnya tidak begitu tertarik bergabung dengan pemerintahan saat ini. Mereka ingin berada di pemerintahan apabila ketua umumnya yang menjadi presiden. Namun semua keputusan partai diserahkan kepada Prabowo selaku ketua umum.
