Kabar24.com, MAKASSAR - Penggunaan transaksi nontunai di Sulawesi Selatan untuk segmen pelajar madrasah atau pesantren di daerah tersebut mulai direalisasikan secara bertahap.
Untuk tahap awal, langkah tersebut dimanifestasikan melalui peluncuran Layanan Keuangan Digital (LKD) di Pondok Pesantren (PP) Darul Aman Gombara Makassar yang diproyeksikan mampu memfasilitasi pemanfataan transaksi non tunai.
Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulsel Wiwiek S. Widayat mengatakan dalam implementasi LKD itu terdapat pula pelibatan pihak ketiga sebagai agen agar memudahkan santri dalam menggunakan layanan non tunai.
"Sebagian besar [pondok pesamasih bertransasi secara konvensional, tunai. Melalui LKD tentu akan memperluas akses keuangan ke masyarakat sekaligus membiasakan transaksi non tunai serta mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren," katanya, Rabu (14/12/2016).
Adapun dalam implementasi LKD di Sulsel, bank sentral menggandeng tiga perbankan yakni Bank Mandiri, BRI dan BNI yang mana diharapkan mampu menjangkau sekitar 150 pesantren yang tersebar di Makassar, Luwu dan Bulukumba.
Menurut Wiwiek, setelah PP Darul Aman akan dilanjutkan ke 41 pondok pesantren lain yang telah menyatakan minat dan komitmen untuk penerapan maupun perluasan implementasi LKD di Sulawesi Selatan. Sementara itu, untuk mitra perbankan pada masing-masing PP bakal disesuaikan dengan kesiapan infrastuktur penunjang dari bank.
"Masing-masing PP untuk implementasi LKD dilakukan dengan kerjasama bank sesuai dengan kesiapan, yakni Mandiri, BRI dan BNI," katanya.
Sebelumnya, sosialisasi dan edukasi telah dilakukan bank sentral bersama dengan MUI Sulsel yang terbagi dalam tiga zona meliputi Zona Makassar hingga Barru, kemudian Zona Palopo dan Luwu Raya serta Zona Bulukumba yang meliputi sejumlah kabupaten di wilayah selatan Sulsel.
Di sisi lain, tren penggunaan transaski non tunai di Sulsel mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi hingga akhir semester pertama tahun ini. Berdasakan data bank sentral, transaksi non tunai atau kliring di Sulsel pada periode tersebut tercatat Rp19,31 triliun naik hingga 28,42% dari posisi akhir tahun lalu yang mencapai Rp13,95 triliun secara year to date.
Statistik sistem pembayaran BI Provinsi Sulsel mencatat, perputaran transaksi kliring hingga akhir semester I/2016 itu melonjak nyaris dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp10,49 triliun.
Kemudian dari sisi warkat pada periode tersebut juga meningkat menjadi 361.000 lembar dibandingkan dengan semester I/2015 yang sebanyak 285.000 lembar.
Kendati demikian, rasio penolakan terhadap kliring debet penyerahan mencatatkan tren peningkatan menjadi 2,78% di akhir semester I/2016.
.jpg?w=348&h=261)
.jpg?w=348&h=261)
