Bisnis.com, PADANG—Pemerintah Kota Padang mengklaim rendahnya penerimaan retribusi pasar yang totalnya hanya Rp3,7 miliar tahun ini, dikarenakan masih banyak infrastruktur pasar yang belum selesai.
Kepala Dinas Pasar Kota Padang Endrizal menyebutkan masih banyak bangunan pasar yang belum memadai, sehingga retribusi yang seharusnya masuk ke pemda, belum bisa dipungut.
“Contohnya SPR di kawasan Pasar Raya Padang, tidak bisa dipungut retribusinya karena masih terkendala beberapa hal yang perlu dibenahi,” ujarnya, Rabu (23/11/2016).
Adapun, per November 2016 penerimaan daerah dari retribusi pasar di daerah itu baru menyentuh Rp3,7 miliar dari target Rp12 miliar. Pemda setempat menargetkan untuk tahun depan, retribusi mencapai Rp13 miliar atau naik Rp1 miliar dari target tahun sebelumnya.
Sementara itu, untuk 2017, Pemkot Padang memprioritaskan perbaikan lima pasar satelit yaitu Pasar Bandar Buat, Pasar Balimbiang, Tanah Kongsi, Ulak Karang, dan Pasar Alai.
“Tahun depan, lima pasar satelit yang kami prioritaskan lewat APBD. Selain anggaran daerah, juga memanfaatkan dana dari pihak ketiga,” kata Endrizal.
Menurutnya, pembenahan pasar satelit penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan perbaikan fasilitas dan penataan, sehingga pasar menjadi sarana kegiatan ekonomi yang nyaman.
Dia mengatakan, dari sejumlah pasar satelit yang ada di ibukota provinsi Sumatra Barat itu, sejumlah pasar sudah dalam keadaaan bagus. Bahkan dua pasar satelit yakni pasar Lubuk Buaya dan Pasar Siteba sudah tuntas perbaikannya tahun ini.
Endrizal mengungkapkan untuk pengembangan pasar secara keseluruhan pemerintah setempat setidaknya membutuhkan anggaran Rp1,8 triliun, yang sebagian besar disedot untuk perbaikan Pasar Raya Padang.
Dia merinci kebutuhan pembenahan ideal untuk Pasar Raya Padang Fase I – VII misalnya, masih membutuhkan anggaran setidaknya Rp500 miliar.
Kemudian, Pasar Raya Barat menghabiskan anggaran sebesar Rp400 miliar, Pasar Inpres sebesar Rp100 miliar dan rehabilitasi sejumlah pasar satelit mencapai Rp800 miliar.
“Totalnya kalau untuk semua pasar, masih butuh Rp1,8 triliun. Kalau mengharapkan APBD tidak bisa, karena anggaran daerah hanya mampunya sekitar Rp50 miliar setahun. Harus dari pihak ketiga,” katanya.
Dia mengatakan pemda setempat membuka diri terhadap investasi untuk pengembangan pasar di daerah itu. Saat ini, imbuhnya, sudah ada investor dalam negeri yang melirik untuk mengembangkan Pasar Raya Barat, pasar Simpang Haru, dan pasar Tanah Kongsi.
“Kami tawarkan kepada investor yang berminat untuk mengembangkan sejumlah pasar di Padang, dengan tetap mengakomodir pedagang yang sudah ada. Termasuk juga pengembangan pasar-pasar satelit,” ujarnya.
