Bisnis.com, PADANG—Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menargetkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun depan mencapai Rp2,01 triliun atau naik Rp188,257 miliar dari tahun sebelumnya.
Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim menyebutkan proyeksi kenaikan PAD mencapai Rp188,257 miliar tahun depan dari realisasi tahun ini Rp1,89 triliun.
“Proyeksi pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih mungkin untuk ditingkatkan,” katanya, Kamis (3/11/2016).
Menurutnya, potensi penerimaan PAD masih cukup besar di daerah itu dengan memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Adapun, penerimaan PAD tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya yang sah.
Lalu, sesuai dengan arah kebijakan dan fokus pelaksanaan pembangunan daerah, indikator yang akan dicapai pada 2017 yakni meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi 6,16 persen dari 5,58 persen.
Hendra menuturkan target angkan kemiskinan juga harus turun dari 6,43 persen menjadi 6,15 persen, menurunkan angka pengangguran dari 6,68 persen menjadi 6,46 persen dan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto per kapita dari Rp36,48 juta menjadi Rp38,68 juta.
Selain itu, upaya untuk meningkatkan PAD yakni melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi serta peningkatan dana perimbangan terutama untuk membiayai penyelenggaraan peralihan beberapa sub urusan dari kewenangan kabupaten dan kota menjadi wewenang provinsi.
“Namun alokasi dana perimbangan terutama Dana alokasi umum (DAU) masih mengacu kepada alokasi tahun 2016 berhubung belum ditetapkannya besaran DAU yang akan diterima oleh Sumbar,” katanya.
Dia menyebutkan pemda setempat akan fokus menyelenggarakan pembangunan daerah dengan pengelolaan produk pertanian dan ekonomi kreatif, kegiatan pariwisata, perdagangan, hotel dan restoran.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan rancangan KUA-PPAS tersebut perlu pembahasan lebih lanjut agar dapat memberikan anggaran yang optimal dan memenuhi kebutuhan Sumbar.
“APBD 2017 akan diprioritaskan untuk hal-hal yang mendesak karena keterbatasan dana,” katanya.
