Kabar24.com, JAKARTA - Sejumlah elemen dan pengamat sosial kemasyarakatan mengimbau aksi demonstrasi 4 November berlangsung damai.
"Kecurigaan di antara elemen bangsa sejak dulu sudah melembaga sehingga seringkali menempatkan kita pada situasi sulit," kata pengamat politik LIPI Syamsudin Haris dalam Diskusi Kebangsaan yang Diselenggarakan Forum Dikusi Wartawan Peduli Kebhinnekaan, Kamis (3/10).
Menurut Syamsuddin Haris, situasi saling curiga itu dikondisikan sejak masa kolonial. Bahkan, sistem otorian yang melanjutkan telah melembagakan saling curiga di antara masyarakat terbelah.
Dia menjelaskan, karena itu saat pemerintah otoriter jatuh, di antara pemimpin sipil tidak punya agenda menata bangsa ini ke depan. Tidak berhenti disitu, persaingan terus berlanjut diantara para tokoh politik, meskipun Pilpers sudah selesai.
Pembicaa lain, Bambang Sulistomo selaku Ketua Lembaga Kajian Sosial Politik Ketahanan Nasional (LKSPKN), menyatakan banyak gagasan bangsa ini tidak pernah tuntas, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial politik. Semua itu, karena tidak pernah ada kesungguhan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen.
Karena itu, cara yang bisa mengatasi berbagai ketimpangan yang ada, melalui penegakkan hukum dan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 yang konsekuen. Sayangnya, sejak dulu, para penguasa tidak pernah melaksanakan perintah konstitusi secara tuntas dan tegas.
Sementara itu, Emi Hafild mensinyalir banyak negara asing yang iri terhadap kehidupan harmonis di antara elemen masyarakat di Indonesia, sehingga berupaya menunggangi apapun situasi yang membuat suasana terlihat mencekam.
Praktisi pers, Budiarto Shambazy menilai situasi sosial saat ini, banyak dikendalikan media sosial yang informasinya belum tentu akurat. "Media mainstream sudah tergeser media sosial dimana banyak informasi yang disampaikan seringkali tidak valid," terangnya.
Dia juga menyebutkan, situasi yang berkembang terkait dengan demo 4 November 2016, dipicu akun facebook Bun Yamin yang ditengarai tidak disampaikan secara utuh.
Ketua Umum PB HMI Mulyadi Tamsir menyatakan, masalah kebhinnekaan bangsa sudah menjadi suatu keniscayaan. Namun, pihaknya akan turun demo besok, menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama. "Kita tidak boleh saling memaksakan kehendak, biarkan orang menyampaikan aspirasi secara damai," terangnya.
Sementara itu, Ketua Presidium Pusat GMNI Christian Damanik menyatakan, masalah kebhinekaan bangsa merupakan komitmen bersama yang melahirkan Pancasila sebagai titik temu berbagai aliran.
"Tapi kita kuatir, ini bukan masalah elit saja. Apalagi, saat ini, radikalisme bukan hanya menyangkut isme tertentu, tapi meliputi fundamentalisme pasar yang sangat menggangu. Kita berharap, demo besok tetap berlangsung damai sehingga memberi ketenangan bagi bangsa keseluruhan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel