Bisnis.com, PADANG— Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menjanjikan pembebasan lahan diselesaikan lebih cepat guna memastikan realisasi keuangan dan pembangunan fisik di daerah itu mampu dituntaskan sesuai target.
Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setprov Sumbar Muhammad Yani mengakui salah satu penyebab seringnya realisasi fisik pembangunan infrastruktur molor karena lambatnya pembebasan lahan.
“Ini jadi perhatian kami. Ke depan, dalam pelaksanaan kegiatan, pembebasan lahan harus selesai sebelum kegiatan dimulai agar tidak terjadi persoalan,” ujarnya, akhir pekan lalu.
Untuk tahun ini, Yani membeberkan secara umum serapan anggaran hingga kuartal ketiga cukup memuaskan. Meski realisasi pengerjaan fisik sedikit di bawah target yang dipatok pemerintah setempat.
Menurutnya, selain masih ada hambatan soal lahan, belum maksimalnya penyerapan anggaran juga disebabkan adanya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Kementerian Keuangan.
Pemotongan itu, imbuhnya, menyebabkan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ragu untuk melaksanakan kegiatan.
Lalu, terlambatnya penetapan kuasa pengguna anggaran pada awal tahun, karena adanya pergantian kepala daerah dari penjabat gubernur Reydonnyzar Moenek ke Irwan Prayitno yang menang dalam Pilkada tahun lalu.
“Juga ada keengganan ASN menjadi PA dan pejabat pembuat komitmen (PPK) karena takut tersangkut kasus hukum,” ujarnya.
Dia meyakini, realisasi penyerapan anggaran Pemprov Sumbar di kuartal penghujung tahun ini akan sesuai target, karena kegiatan yang direncanakan tengah dalam proses pengadaan dan pelaksanaan.
Adapun, serapan ABPD Sumbar sampai September sudah mencapai 57,65% untuk realisasi keuangan atau masih di atas angka nasional yang hanya 44,2%.
Sedangkan realisasi fisik mencapai 67,04% juga di atas capaian nasional yang hanya 51,4%. Namun, angka realisasi fisik itu sedikit di bawah target yang dipatok pemda yakni sebesar 68,90%.
“Pekerjaan fisik masih berjalan. Biasanya selesai November atau Desember. Karena itu angka realisasi biasanya baru akan maksimal di triwulan IV,” katanya.
Dia mengungkapkan realisasi APBD Sumbar secara umum sudah mencapau Rp2,7 triliun, dari pagu anggaran Rp4,79 triliun. Pemda setempat menargetkan serapan anggaran mencapai 94,25% dan fisik 96,50% pada Desember.
Adapun, lembaga di lingkungan Pemprov Sumbar yang mencatatkan realisasi tertinggi yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mencapai serapan keuangan 74,11% dan fisik 79,60%.
Sedangkan realisasi terendah tercatat di Biro Binsos Setprov Sumbar dengan realisasi keuangan baru 28,98% dan realisasi fisik sebesar 40%.
