Bisnis.com, PADANG—Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengklaim serapan anggaran hingga kuartal ketiga tahun ini masih sesuai target dan di atas angka serapan nasional meski ada pemotongan DAU oleh pusat.
Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setprov Sumbar Muhammad Yani mengatakan serapan anggaran daerah itu cukup memuaskan, dengan realisasi keuangan 57,65% dan fisik 67,04%.
“Kami masih di atas nasional, untuk serapan keuangan sudah 57,65% di atas nasional yang hanya 44,2%, dan fisik 67,04% juga di atas nasional yang hanya 51,4%,” katanya.
Meski mencatatkan pencapaian kinerja di atas angka nasional, Yani mengaku untuk realisasi fisik sebetulnya masih di bawah target yang ditetapkan provinsi yaitu 68%.
Menurutnya, pengerjaan fisik tengah dikerjakan dan diyakini tuntas selama November Desember, sehingga serapan anggaran sampai kuartal penutup tahun ini sesuai target yang dipatok.
Yani mengungkapkan secara umum realisasi APBD Sumbar tahun 2016 sudah mencapai Rp2,7 triliun.
Dia mengatakan belum maksimalnya penyerapan anggaran disebabkan terlambatnya penetapan kuasa pengguna anggaran di awal tahun, karena adanya proses pergantian kepala daerah.
Lalu, pemotongan dana alokasi umum (DAU) yang juga berpengaruh terhadap serapan anggaran di sejumlah satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang ragu melaksanakan kegiatan.
“Juga masih ada ASN dan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang takut menggunakan anggaran, karena dikhawatirkan berdampak hukum,” katanya.
Sedangkan untuk pengerjaan fisik, persoalan utama yang menghambat serapan anggaran adalah persoalan pembebasan lahan.
“Ke depan, mungkin, dalam pelaksanaan kegiatan, pembebasan lahan harus selesai sebelum kegiatan dimulai agar tidak menjadi persoalan,” ujar Yani.
