Bisnis.com, PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat menilai penyertaan modal BUMD yang diajukan Pemprov Sumbar di APBD Perubahan 2016 terlalu besar, dan diyakini membebani anggaran daerah.
Sitti Izzati Aziz, Juru Bicara Fraksi Golkar, mengatakan penambahan modal yang diajukan pemerintah daerah bagi tiga BUMD daerah itu untuk tahun ini dianggap terlalu besar.
“Angka Rp882,5 miliar terlalu besar untuk penambahan modal tiga BUMD. Lebih baik jumlah ini direvisi dan dirampingkan,” katanya, dalam sidang paripurna DPRD Sumbar, Rabu (28/9/2016).
Menurutnya, anggaran tersebut dinilai terlalu tinggi untuk penyertaan modal ke BUMD, sebab perusahaan daerah juga belum optimal memberikan pendapatan dalam bentuk dividen kepada pemerintah daerah.
Dia menyarankan nilai penyertaan modal dikurangi, dan dialihkan untuk kegiatan lain seperti membantu penguatan modal pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan permodalan kelompok tani.
Senada, Juru Bicara Fraksi Hanura Taufik Hidayat menyebutkan penyertaan modal untuk tiga BUMD, yakni PT BPD Sumbar alias Bank Nagari, PT Asuransi Bangun Askrida, dan PT Jamkrida Sumbar terlalu besar. “Penyertaan modal yang terlalu besar, tidak ekonomis, karena keuntungannya juga belum tentu,” ujarnya.
Taufik meminta Pemprov Sumbar mempertimbangkan ulang penyertaan modal ke tiga BUMD yang kini totalnya naik Rp291 miliar dari nominal penyertaan tahun sebelumnya sebesar Rp591,4 miliar.
Adapun, Pemprov Sumbar mengajukan penyertaan modal sebesar Rp882,5 miliar untuk tiga BUMD. Rinciannya, Bank Nagari diinjeksi modal Rp800 miliar, Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp32,5 miliar, dan Jamkrida Sumbar Rp50 miliar.
“Diberikan kepada tiga BUMD, tujuannya untuk penguatan modal dan ekspansi usaha, sesuai ketentuan OJK dan Bank Indonesia,” kata Sekretaris Daerah Sumbar, Ali Asmar.
Ali mengatakan persaingan industri keuangan saat ini amat ketat, sehingga dibutuhkan BUMD yang kuat dari segi modal agar mampu bersaing dengan industri lainnya, terutama untuk ekspansi bisnis.
Menurutnya, pemerintah daerah sebagai pemegang saham akan berupaya meningkatkan permodalan BUMD sesuai kemampuan keuangan daerah secara bertahap. “Untuk penyertaan modal ke BUMD, kami lakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, manajemen Bank Nagari mengharapkan suntikan modal pemda tahun ini bisa mencapai Rp400 miliar guna mengoptimalkan kekuatan modal, sehingga perseroan mampu bersaing dengan bank umum.
Komisaris Utama Bank Nagari Efa Yonnedi menyebutkan target penyertaan modal dari pemegang saham di bank milik daerah tersebut bisa mencapai Rp400 miliar tahun ini. “[suntikan modal] Sampai paruh pertama baru sekitar 40%. Biasanya terealisasi 70%-80% dari target, semoga saja,” katanya.
Efa memahami kemampuan APBD Sumbar untuk menginjeksi modal perseroan sangat terbatas, sehingga manajemen mengajukan sejumlah opsi, a.l mengubah kebijakan pembagian deviden dengan mengalokasikan laba ditahan sebesar 70% dari laba, dan 30% dibagikan dalam bentuk deviden.
Selama ini, imbuhnya, pemegang saham menerapkan kebijakan pembagian deviden sebesar 70% dari laba dan porsi laba ditahan yang digunakan untuk penguatan modal perseroan hanya sebesar 30%.
Opsi berikutnya, menyiapkan strategic partner dengan BUMN, dan untuk jangka panjang melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia.
