SIDANG UMUM PBB: Pengungsi dan Konflik Regional Jadi Sorotan

Bisnis.com, NEW YORK -  Beberapa delegasi membahas masalah pengungsi dan konflik regional selama hari kedua debat umum Sidang Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York.

Perdana Menteri Pakistan Muhammad Nawaz Sharif pada Rabu (21/9) mengatakan lebih dari tiga-setengah dasawarsa konflik dan kekacauan di Afghanistan "telah menimbulkan konsekuensi ekonomi dan keamanan yang sangat besar buat Pakistan".

"Hampir tiga juta pengungsi Afghanistan masih berada di Pakistan. Kami membuka hati dan pintu rumah kami buat mereka," kata Sharif, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. "Kami berharap bisa melihat mereka pulang ke Afghanistan secara suka-rela dan dengan bermartabat." Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengatakan tak ada tantangan yang menyoroti kekuatan ketakutan dan konflik secara lebih jelas dibandingkan dengan perlindungan pengungsi dan pengungsian besar-besara melintasi perbatasan, krisis yang telah dihadapi Uni Eropa selama beberapa bulan belakangan.

Tindakan Uni Eropa telah dikendalikan oleh empati dan kesediaan untuk membantu mereka yang memerlukan dan komitmennya untuk membantu akan tetap menjadi prioritas utama, kata Tusk. Uni Eropa, yang telah mengeluarkan miliaran euro dalam bantuan kemanusiaan, akan mengeluarkan lebih banyak lagi dalam beberapa ke depan.

Aung San Suu Kyi, Kanselir Negara dan Menteri Luar Negeri Myanmar, menyatakan bahwa baru-baru ini dunia telah memusatkan perhatiannya pada situasi di Negara Bagian Rakhine di negerinya, yang dirongrong kemelut etnik dan agama.

"Kami berkomitmen pada penyelesaian yang berkelanjutan yang akan mengarah kepada perdamaian, kestabilan dan pembangunan buat semua anggota masyarakat di dalam negara ini," kata peraih hadiah Nobel Perdamaian itu.

"Untuk menopang upaya kami dalam menangani masalah ini ... kami juga telah mendirikan satu komisi penasehat mengenai Negara Bagian Rakhine", yang dipimpin oleh mantan sekretaris jenderal PBB Kofi Annan, katanya. Mandat komisi sembilan-anggota tersebut akan mencakup masalah kemanusiaan, pembangunan, hak dasar dan keamanan di Negara Bagian Rakhine.

Presiden Kolombia Juan Manuel Santos memulai pernyataannya dengan mengingatkan semua peserta bahwa setelah lebih dari setengah abad konflik internal bersenjata, "perang di Kolombia berakhir".

Ia mengatakan sejak kesepakatan 24 Agustus dicapai di Havana, Kuba, bagi gencatan senjata mulai 29 Agustus, belum ada "satu kematian pun di yang ditemukan, tak ada satu peluru pun yang ditembakkan".

Kesepakatan yang mengakhiri konflik itu dijadwalkan secara resmi ditandatangani di Cartagena, Kolombia, pada Senin, dan direncanakan disetujui pleh satu plebisit pada 2 Oktober.

"Amerika, benua besar Amerika, dengan semua pulanya, dari Patagonia sampai Alaska, sekarang menjadi zona perdamaian," kata Santos.

Debat umum Ke-71 Sidang Majelis Umum PBB tersebut dimulai di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (20/9) dan berlangsung sampai 26 September, dengan tema "The Sustainable Development Goals: a universal push to transform our world".