Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Karantina, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Rina menjelaskan adanya upaya penyelundupan ribuan benih lobstermelalui bandara Bandara Soekarno Hatta yang digagalkan Bea Cukai. Jumlahnya 71.250 ekor benih lobster yang diperkirakan bernilai Rp2,85 miliar.
Kepolisian Resor Bandara Soekarno Hatta yang berkoordinasi dengan Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta adalah pihak yang berhasil menggagalkan pengiriman benih lobster tersebut ke Singapura.
"Benih lobster asal Mataram tersebut diamankan dari tangan pelaku yang diduga akan mengirimnya ke Singapura ketika pesawat sedang transit di bandara Soekarno Hatta pada hari Kamis lalu," ungkap Rina, Rabu (14/9/2016).
Benih lobster tersebut merupakan hasil kerja sama operasi antara Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Jakarta 1 dengan Kepolisian Resort dan Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta.
Saat ini proses hukum para pelaku telah ditangani oleh Polres Bandara Soekarno Hatta yang kini tengah mendalami keterangan. Atas kasus tersebut, tersangka melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/Permen-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster dan Rajungan.
Terkait dengan tindak pidana, hukumannya sudah disebutkan dalam Pasal 88 juncto Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan dengan ancaman pidana paling berat 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.
Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan berbagai pihak terkait dapat memperkuat koordinasi guna mengatasi penyelundupan. "Koordinasi antarlembaga harus makin diperkuat, saling konsolidasi satu sama lain dan mengesampingkan yang namanya egosektoral demi menyelamatkan kerugian negara akibat penyulundupan," kata Menteri Susi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/9/2016).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengutarakan harapannya agar sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia.
"Ekonomi global sedang lambat dan kita ingin sektor kelautan, sektor perikanan itu bisa menjadi motor penggerak ekonomi," kata Presiden saat memimpin rapat terbatas di Kantor Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/9).
Jokowi mengungkapkan realita yang ada dua pertiga negara Indonesia adalah air. Namun, kontribusi di bidang kelautan terhadap produk domestik bruto (PDB) masih di bawah 30 persen.
