Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kewarganegaraan Menteri Arcandra: Ponakan Prabowo Ancam Gulirkan Hak Interpelasi

Politisi anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR, Aryo Djojohadikusumo mengancam akan menggulirkan Hak Interpelasi jika pemerintah tidak tunduk pada undang-undang terkait isu kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 15 Agustus 2016  |  17:42 WIB
Menteri ESDM Arcandra Tahar saat memberikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (9/8/2016). - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Menteri ESDM Arcandra Tahar saat memberikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (9/8/2016). - Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kabar24.com, JAKARTA - Politisi anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR, Aryo Djojohadikusumo mengancam akan menggulirkan Hak Interpelasi jika pemerintah tidak tunduk pada undang-undang terkait isu kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Aryo juga menyesalkan pernyataan Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly yang membenarkan bahwa Menteri ESDM Arcandra Tahar pernah memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat.

"Sangat disesalkan pernyataan Menkumham Yasona. Saya dibikin kaget adanya pernyataan Menkumham. Pak Yasona justru membenarkan bahwa Menteri ESDM yang baru Arcandra Tahar pernah punya warga negara AS," ujar keponakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ini, Senin (15/8/2016).

Dia mengatakan tidak peduli apakah Arcandra masih punya warga negara AS atau tidak. "Akan tetapi, yang jadi urusan saya adalah UU No 11 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang menyatakan pada pasal 23 atau 28. Pasal itu menyatakn bahwa warga negara Indonesia yang mengambil janji sumpah setia warga negara lain otomatis hilang warga negaranya."

“Jadi apabila ada Warga Negara Indonesia mengambil sumpah setia kepada bendera AS,  kewarganegarannya langsung hilang,” ujar Aryo.

Dia menambahkan bahwa terlepas dari apakah Arcandra punya paspor yang berlaku atau tidak, kalau Menkumham tidak melaksanakan undang-undang berarti Menkumham yang tidak mempedulikan hukum.

Bahkan Aryo mengancam akan berupaya menggulirkan Hak Interpelasi atas kasus dugaan kewarganegaraan ganda tersebut jika pemerintah tidak segera menuntaskan kasus itu.

"Kami tunggu sikap pemerintah. Kami lihat dulu apakah mereka akan laksanakan undang-undang. Kalau tidak mau melanggarnya silakan direvisi,” ujarnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

warga negara esdm
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top