Kabar24.com, PADANG—Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatra Barat diminta mempercepat proses tender pengerjaan fisik, guna mempercepat serapan anggaran dan realisasi APBD daerah itu yang rerata masih di bawah target.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengakui sebagian besar kabupaten/kota di wilayahnya belum mampu mencapai target serapan anggaran di paruh pertama tahun ini, karena banyaknya proses tender yang belum selesai.
“Alasannya, karena SK yang belum lengkap, tender belum selesai. Bupati harus lakukan evaluasi, kalau serapan DAU dan DAK rendah, bisa-bisa alokasi untuk Sumbar tahun depan dikurangi,” katanya, Selasa (26/7/2016).
Menurutnya, Pemprov Sumbar sudah melakukan koordinasi dengan kepala daerah [bupati dan walikota] untuk mempercepat realisasi anggaran di daerah itu.
Nasrul menyebutkan idealnya di semester pertama, pemda sudah mampu merealisasikan anggaran hingga 50% dari target serapan anggaran secara keseluruhan.
Apalagi, imbuhnya, aturan dan mekanisme proses tender dan penyerapan anggaran saat ini sudah sangat jelas, sehingga tidak ada alasan bagi bupati dan walikota untuk tidak mempercepat realisasi penyerapan.
Data Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kantor Staf Kepresidenan mencatatkan realisasi keuangan dan fisik kabupaten/kota di Sumbar baru berkisar 30%. Bahkan sejumlah daerah mencatatkan kinerja jauh dari target yang dibuat.
Seperti pemerintah Kota Solok misalnya, realisasi keuangan baru mencapai 18,84% dari target 58,25%, sedangkan realisasi fisik hanya 23,92% dari target 45%.
Begitu juga daerah lainnya, Kota Bukittinggi mencatatkan realisasi keuangan 31,09% dari target 59,10% di semester pertama dan realisasi fisik 32,26% dari target 62,75%. Kabupaten Sijunjung baru mencapai realisasi keuangan 13,15% dari target 50% dan fisik baru menyentuh 26,85% dari target 55%.
Rata-rata 19 kabupaten kota di daerah itu baru membukukan kinerja sekitar 30% baik realisasi keuangan maupun realisasi pembangunan atau fisik.
“Pemda harus kerja keras mengejar ketertinggalan di semester kedua, minimal harus bisa 98%, sehingga DAU dan DAK untuk Sumbar bisa meningkat,” ujar Nasrul.
Adapun, Bank Indonesia setempat menyebutkan masih rendahnya serapan anggaran di awal tahun menjadi pemicu lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah itu.
“Perlambatan disebabkan realisasi anggaran yang belum maksimal, juga realisasi investasi yang masih rendah,” kata Puji Atmoko, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar.
Menurutnya, laju pertumbuhan ekonomi Sumbar di awal tahun mengalami perlambatan. Mulai dari konsumsi pemerintah yang hanya tumbuh 3,33% di kuartal pertama, hingga kinerja investasi yang juga melambat.
Selain itu, juga masa transisi pemerintahan ikut menghambat pertumbuhan. Kuartal I/2016 pertumbuhan ekonomi Sumbar hanya 5,48%, jauh lebih rendah dibandingkan kuartal penghujung tahun lalu yang mencapai 5,74%.
Meski begitu, Puji meyakini laju pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun dinilai lebih baik dari tahun sebelumnya, menyusul sejumlah program pemerintah untuk menggerakkan pertumbuhan di daerah dan serapan anggaran di semester kedua.
