Bisnis.com, PADANG — Bank Indonesia memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat bakal lebih baik di semester kedua tahun ini, menyusul mulai optimalnya pemulihan ekonomi dan inflasi daerah itu yang terkendali.
Puji Atmoko, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar mengungkapkan laju pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun ini bisa menyentuh 5,7% asal realisasi belanja pemerintah terpenuhi sesuai target dan peningkatan konsumsi masyarakat.
“Di awal tahun ini masih melambat, tetari perkiraan kami di semester kedua bakal lebih baik. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3% - 5,7%,” katanya, Senin (8/7/2016).
Menurutnya, perkiraan itu berasal dari potensi meningkatnya kinerja investasi, belanja pemerintah, kinerja ekspor, dan belanja rumah tangga.
Termasuk kian terkendalinya harga-harga komoditas pokok, dengan proyeksi inflasi di akhir tahun 4% plus minus 1%. Per Juni 2016, inflasi Sumbar tergolong rendah dibandingkan daerah lainnya, yakni hanya 3,23% (yoy).
Puji mengungkapkan laju pertumbuhan ekonomi Sumbar di awal tahun mengalami perlambatan. Mulai dari konsumsi pemerintah yang hanya tumbuh 3,33% di kuartal pertama, hingga kinerja investasi yang juga melambat.
Selain itu, juga masa transisi pemerintahan ikut menghambat pertumbuhan. Kuartal I/2016 pertumbuhan ekonomi Sumbar hanya 5,48%, jauh lebih rendah dibandingkan kuartal penghujung tahun lalu yang mencapai 5,74%.
Meski begitu, Puji meyakini laju pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun dinilai lebih baik dari tahun sebelumnya, menyusul sejumlah program pemerintah untuk menggerakkan pertumbuhan di daerah.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno meyakini laju pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun ini bakal lebih baik dari tahun sebelumnya yang mengalami tekanan akibat pelemahan ekonomi global dan penurunan harga komoditas, sehingga mempengaruhi daya beli.
“Kami optimistis tahun ini lebih baik. Sumbar sangat terbuka terhadap investasi, kami akan prioritaskan kemudahan investasi di daerah,” katanya.
Menurutnya, Pemprov Sumbar telah menerapkan bebas pungutan untuk pengurusan izin dan investasi di daerah itu, kecuali yang sudah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda), sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kalau ada pegawai yang macam-macam soal urus izin, laporkan, biar saya pecat,” ujar Irwan.
Selain kemudahan investasi, dia menyebutkan pemerintah setempat memprioriaskan gerakan pensejahteraan masyarakat di tiga ruang lingkup kerja sebagai upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya.
Gerakan itu meliputi pensejahteraan masyarakat petani, termasuk peternak, pensejahteraan masyarakat pesisir, terutama nelayan, dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
