Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Naikkan Tarif Sepihak, YLKI Ingatkan Taksi Berbasis Online

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengingatkan tindakan taksi berbasis aplikasi menaikan tarif secara sepihak dapat dilaporkan kepada Komite Pengawas Persaingan Usaha.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 17 Juli 2016  |  16:44 WIB
Naikkan Tarif Sepihak, YLKI Ingatkan Taksi Berbasis Online
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) - rri.co.id
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA -  Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengingatkan tindakan taksi berbasis aplikasi menaikan tarif secara sepihak dapat dilaporkan kepada Komite Pengawas Persaingan Usaha.

Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mengungkapkan hal itu menanggapi maraknya keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap pengenaan tarif sepihak oleh sejumlah taksi berbasis aplikasi, tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada penumpang.

"Sanksinya bisa dikenakan denda apabila taksi berbasis aplikasi itu sampai menaikkan tarif tidak sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan," ungkapnya.

Belum lama ini beredar keluhan masyarakat melalui media sosial mengenai tarif taksi online yang sangat mahal. Misalnya, pada tanggal 8 Juli 2016 seorang pengguna taksi online harus membayar Rp492.000 dari Bandara Soeta ke Margonda-Depok. Padahal biasanya tarif untuk jarak tersebut hanya Rp190.000

Sudaryatmo menilai tindakan taksi berbasis aplikasi menaikkan tarif secara sepihak sudah melanggar persaingan usaha yang sehat padahal perusahaan tersebut seharusnya mengikuti kebijakan tarif taksi sesuai yang ditetapkan pemerintah.

Dia melihat taksi berbasis aplikasi telah melakukan predatory pricing, yakni suatu strategi yang dilakukan dengan cara mengenakan tarif sangat rendah dengan tujuan mematikan pesaing, setelah berhasil memimpin pasar mereka kemudian mengenakan tarif sesuka-sukanya.

Sudaryatmo juga menduga telah terjadi dugaan pengerukan keuntungan yang sebesar-besarnya dari perusahaan penyelenggara taksi berbasis aplikasi kepada konsumen melalui kebijakan tarif tinggi atau dikenal sebagai excessive margin.

Dari dua dugaan tersebut predatory pricing dan excessive margin seharusnya KPPU sudah dapat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan taksi berbasis aplikasi. Apabila dugaan itu terbukti benar maka KPPU dapat mengenakan sanksi berupa denda.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan sejak awal pemerintah telah menegaskan taksi berbasis aplikasi/online harus mengikuti regulasi yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Perhubungan No. 32 tahun 2016 termasuk mengenai tarif.

Tarif ini harus diawasi pemerintah sehingga perusahaan pengelola taksi tidak dapat seenaknya menaikan atau menurunkan tarif.

"Saya khawatir tidak semua masyarakat paham kenaikan tarif taksi online ini. Karena anggapannya selama ini taksi online lebih murah," ujar Djoko.

Djoko mengatakan seharusnya identitas perusahaan penyelenggara taksi online itu dilegalkan saja sesuai dengan badan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian,  mereka mengikuti seluruh peraturan yang berlaku sebagai perusahaan penyelenggara layanan taksi.

"Perusahaan taksi online ini harus diberlakukan sama dengan perusahaan taksi konvensional. Aplikasi itu hanyalah alat sebagai cara mudah untuk mendapatkan layanan," ujar Djoko.

Djoko mengatakan berdasarkan laporan masyarakat seharusnya Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta sudah bisa melakukan tindakan terhadap penyelenggara taksi online.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

taksi online
Editor : Bambang Supriyanto
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top