Kim Jong-un Raih Penghargaan Dari Parlemen Korut

Bisnis.com, SEOUL -  Parlemen Korea Utara memberikan jabatan baru kepada Kim Jong-un pada Rabu (29/6/2016), menambahkan daftar panjang gelar bagi pemimpin muda itu.

Kim diangkat menjadi kepala Komisi urusan Negara, badan baru dibentuk berdasarkan atas undang-undang dasar, yang diubah, yang digunakan parlemen dan yang akan menggantikan Komisi Pertahanan Nasional, kata media nasional pada Kamis (30/6/2016).

Gelar penuhnya saat ini adalah Teman Terhormat Kim Jong-un, Kepala Partai Pekerja Korea, Kepala Komisi urusan Negara Republik Rakyat Demokratik Korea dan Panglima Tertinggi Tentara Rakyat Korea.

Kim, yang diyakini berusia 30-an tahun, menghadiri pertemuan majelis pada Rabu. Dia juga menyandang pangkat marsekal dalam kemiliteran Korea Utara dan lazim dipanggil dengan sebutan "marsekal kami" dalam bahasa propaganda dan umum.

Parlemen itu mengadakan pertemuan sekali atau dua kali dalam satu tahun untuk menyepakati anggaran atau kebijakan yang diajukan oleh Partai Pekerja yang berkuasa, yang perannya semakin besar di bawah Kim.

Majelis itu juga memiliki kewenangan untuk memberikan gelar atau posisi baru kepada Kim di dalam struktur kepemimpinan Korea Utara.

Ayah Kim Jong-un, Kim Jong-il, menggunakan Komisi Pertahanan Nasional untuk mengeluarkan wewenang di bawah kekuasaannya, yang ditandai dengan adanya keadaan kelaparan dan sebuah kebijakan "militer yang utama" yang mengarahkan prioritas anggaran untuk pengembangan militer Korea Utara.

Komisi urusan negara tampak tersusun oleh kader dengan posisi rakyat, kata daftar anggota, baru yang dikeluarkan media nasional.

Pertemuan pada Rabu itu untuk memberlakukan kebijakan, yang diutarakan dalam kongres Partai pekerja Mei lalu, saat Kim Jong-un mengumumkan rencana ekonomi lima tahun.

Pada 22 Juni, Korea Utara meluncurkan dua peluru kendali jarak menengah, Musudan, yang memicu tanggapan keras Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat karena menyalahi sejumlah sanksi PBB untuk menghentikan program pengembangan peluru kendali dan nuklir Pyongyang.

Korea Utara menyebut misil itu sebagai sebuah "Hwasong-10" dan mengatakan bahwa uji itu tidak memberikan ancaman terhadap sejumlah negara sekitar.